Electronic Theses and Dissertation

Kemajuan pesat teknologi komunikasi digital telah secara signifikan meningkatkan penyebaran konten pornografi, sehingga menjadi isu hukum dan sosial yang penting di indonesia. meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan, tantangan masih tetap ada, terutama dalam aspek interpretasi hukum, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban. penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, disertai dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyebaran konten pornografi menurut hukum indonesia, dan (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum indonesia mengakui adanya pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebarkan konten pornografi, dengan sanksi yang berkisar dari pidana denda hingga pidana penjara. putusan pengadilan juga menunjukkan adanya pengakuan yang semakin luas terhadap berbagai bentuk penyebaran konten pornografi, termasuk yang berkaitan dengan eksploitasi dan penyebaran tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. selain itu, perlindungan terhadap korban telah diperkuat melalui ketentuan mengenai kerahasiaan identitas, restitusi, bantuan hukum, serta dukungan psikososial. penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, perumusan definisi hukum yang lebih jelas, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. penguatan akuntabilitas platform digital dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi langkah yang penting untuk secara efektif menanggulangi penyebaran konten pornografi di era digital.

The rapid advancement of digital communication has significantly increased the distribution of pornographic content, making it a critical legal and social issue in Indonesia. Although various regulations have been enacted, challenges persist in terms of legal interpretation, law enforcement, and the protection of victims. This study employs a normative legal approach using a descriptive-analytical method. It applies statutory, case, and conceptual approaches by examining relevant laws, including Law No. 44 of 2008 on Pornography, Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, along with court decisions and legal literature. This study aims to analyze: (1) the form of criminal liability for the distribution of pornographic content under Indonesian law, and (2) the legal protection provided to victims. The findings reveal that Indonesian law recognizes criminal liability for individuals who intentionally or negligently distribute pornographic content, with sanctions ranging from fines to imprisonment. Court decisions indicate a growing recognition of various forms of distribution, including exploitation and non-consensual dissemination. In addition, victim protection has been strengthened through provisions related to confidentiality, restitution, legal assistance, and psychosocial support. This study highlights the need for harmonization of regulations, clearer legal definitions, and improved law enforcement capacity. Strengthening the accountability of digital platforms and increasing public awareness are also essential to effectively address the distribution of pornographic content in the digital era.