Electronic Theses and Dissertation

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat. ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 139 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018, diatur bahwa klien pemasyarakatan yang menjalani program integrasi wajib mematuhi syarat umum dan syarat khusus selama masa pembimbingan oleh balai pemasyarakatan. namun dalam praktiknya masih terdapat klien yang melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, seperti tidak melaksanakan kewajiban melapor, tidak mengikuti pembimbingan, bahkan melakukan tindak pidana kembali. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab klien balai pemasyarakatan melakukan pelanggaran pembebasan bersyarat, menjelaskan penerapan sanksi terhadap klien yang melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, serta kendala yang dihadapi balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diambil melalui proses wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh klien balai pemasyarakatan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, pengawasan keluarga dan juga kembali ke lingkungan semula. kemudian sanksi diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. sanksi meliputi teguran, peningkatan pengawasan hingga pencabutan pembebasan bersyarat. dalam menerapkan saksi terdapat kendala yang dihadapi yang terdiri dari keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja hingga kurangnya kordinasi lintas sektor. disarankan agar balai pemasyarakatan kelas i banda aceh untuk dapat mendorong digitalisasi sistem pelaporan. mengembangkan program bimbingan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi klien, meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sarana dan prasarana bapas, dan menyusun kebijakan yang terpadu lintas lembaga guna memperkuat dukungan kepada klien.

Parole is one of the rights of inmates in the correctional system, intended to support the process of social development and reintegration into society. Provisions regarding parole are stipulated in Article 139 of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018. It stipulates that correctional clients undergoing integration programs are required to comply with general and specific requirements during the correctional center's guidance period. However, in practice, some clients still violate the terms of their parole, such as failing to report, failing to attend guidance, and even re-committing crimes. This study aims to explain the factors causing correctional center clients to violate their parole, explain the application of sanctions to clients who violate parole provisions, and identify the obstacles faced by correctional centers in implementing supervision and enforcing sanctions. This study uses an empirical juridical legal research method, namely research conducted using primary data collected through interviews and direct observation at the research location. The research results indicate that parole violations committed by correctional facility clients are influenced by three factors: economic factors, family supervision, and reintegration into their original environment. Sanctions are then applied in stages according to the severity of the violation. Sanctions include reprimands, increased supervision, and revocation of parole. Obstacles faced in implementing sanctions include budget limitations, the vast scope of work, and a lack of cross-sector coordination. It is recommended that the Class I Banda Aceh Correctional Center promote the digitalization of its reporting system, develop a guidance program that is more responsive to clients' economic needs, increase the budget allocated to support prison facilities and infrastructure, and develop integrated policies across institutions to strengthen support for clients.