Electronic Theses and Dissertation

Pasal 7 huruf d undang-undang perlindungan konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku. ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, terutama dalam penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan. namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha toko plastik yang menjual produk non-food grade sebagai kebutuhan pengemasan pangan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan tersebut belum berjalan dengan optimal. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penjualan produk plastik non-food grade di indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha toko plastik masih menjual produk tersebut, serta menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin mutu dan keamanan produk kepada konsumen. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek kepustakaan tetapi juga menelusuri bagaimana ketentuan tersebut dijalankan di lapangan oleh para pihak yang berkaitan, seperti pelaku usaha toko plastik berserta karyawannya, konsumen, serta pihak dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag). seluruh data yang diperoleh akan dirangkum untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh. pengaturan terkait penjualan produk plastik non-food grade sendiri telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, peraturan bpom, dan peraturan pemerintah tentang standarisasi nasional. namun pelaksanaannya belum berjalan optimal, yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kurangnya pemahaman pelaku usaha, pertimbangan ekonomi, rendahnya kesadaran konsumen, kurangnya informasi produk, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya telah dilaksanakan, seperti memberikan informasi yang benar, memastikan keamanan produk, serta memberikan ganti rugi apabila konsumen dirugikan. disarankan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, menjamin mutu produk, serta memberikan informasi yang jelas sedari awal kepada konsumen tanpa didahului keluhan dari konsumen. pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan dan sosialisasi terhadap peredaran produk-produk non-food grade, serta konsumen diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memilih produk plastik yang aman.

Article 7 letter (d) of the Consumer Protection Law obliges business actors to guarantee the quality of goods and/or services in accordance with the applicable standards. This provision constitutes an essential legal basis for ensuring consumer safety and protection, particularly in relation to the use of plastic products for food packaging purposes. Nevertheless, in practice, there are still plastic retail businesses that market non-food grade plastic products for food packaging needs, thereby potentially creating health risks for consumers. This condition demonstrates that the implementation of such regulations has not yet been carried out optimally. This research aims to examine the legal framework governing the sale of non-food grade plastic products in Indonesia, to identify the factors causing plastic retail business actors to continue distributing such products, and to analyze the forms of liability borne by business actors in guaranteeing product quality and safety for consumers. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. This study not only examines normative legal materials and literature, but also investigates how such legal provisions are implemented in practice by the relevant parties, including plastic store business actors and their employees, consumers, as well as the Department of Industry and Trade (Disperindag). All collected data are compiled and analyzed comprehensively in order to produce holistic conclusions. The regulation of the sale of non-food grade plastic products has been stipulated under various laws and regulations, including the Consumer Protection Law, the Food Law, BPOM Regulations, and Government Regulations concerning National Standardization. However, the implementation of these regulations has not yet been fully effective, due to several contributing factors, including the lack of understanding among business actors, economic considerations, low consumer awareness, inadequate product information, and weak governmental supervision. In general, business actors have fulfilled certain responsibilities, such as providing accurate information, ensuring product safety, and offering compensation where consumers suffer losses. It is recommended that business actors enhance their legal awareness and understanding, ensure product quality, and provide clear information to consumers from the outset without waiting for consumer complaints. The government is expected to strengthen supervision and public dissemination regarding the circulation of non-food grade products, while consumers are encouraged to exercise greater caution and diligence in selecting safe plastic products.