Electronic Theses and Dissertation

Pada pasal 9 ayat (1) uu no. 45 tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia”, ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 85 yang menyebutkan “sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. namun dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan alat tangkap tersebut oleh sebagian nelayan. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan pukat harimau di wilayah hukum pangkalan psdkp lampulo serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaan pukat harimau di wilayah hukum pangkalan psdkp lampulo, hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan upaya yang dilakuan untuk optimalisasi penegakan hukum tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap responden dan informan yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pangkalan psdkp lampulo, kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak pangkalan psdkp lampulo melalui upaya preventif dan represif. upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan kepada nelayan, serta patroli pengawasan perairan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemeriksaan kapal perikanan, penyitaan alat tangkap yang dilarang, serta proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran. dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana pengawasan, luasnya wilayah perairan, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian nelayan. berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan perikanan, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai larangan penggunaan alat tangkap yang merusak guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Article 9 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries stipulates that: “Any person shall be prohibited from possessing, controlling, carrying, and/or using fishing equipment and/or fishing support equipment that disrupts and damages the sustainability of fish resources on fishing vessels within the fisheries management territory of the Republic of Indonesia.” The criminal sanctions against violators are regulated under Article 85, which provides that: “Any person as referred to in Article 9 shall be subject to imprisonment for a maximum period of 5 (five) years and a fine of up to Rp2,000,000,000.00 (two billion Rupiah).” Nevertheless, in practice, the use of such fishing gear by certain fishermen is still frequently encountered. The issues examined in this research are how law enforcement against the use of trawl nets operates within the jurisdiction of the Lampulo PSDKP Base and the obstacles encountered in its implementation. This study aims to examine the implementation of law enforcement against the use of trawl nets within the jurisdiction of the Lampulo PSDKP Base, the obstacles encountered in the law enforcement process, and the measures undertaken to optimize such law enforcement. The research method employed in this study is empirical juridical legal research using both statutory and field approaches. The data were obtained through library research and field research by means of interviews with respondents and informants related to marine and fisheries resource supervision within the jurisdiction of the Lampulo PSDKP Base, and subsequently analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the law enforcement efforts carried out by the Lampulo PSDKP Base consist of preventive and repressive measures. Preventive measures are implemented through socialization programs, educational outreach to fishermen, and aquatic patrol supervision, while repressive measures are conducted through inspections of fishing vessels, confiscation of prohibited fishing gear, and investigative proceedings against violators. In its implementation, several obstacles remain, including limited supervision facilities and infrastructure, the vast territorial waters, and the low level of legal awareness among certain fishermen. Based on the findings of this research, it is recommended that the government improve fisheries supervision facilities and infrastructure, strengthen coordination among relevant agencies, and enhance public outreach to fishing communities regarding the prohibition on the use of destructive fishing gear in order to preserve the sustainability of fisheries resources.