Electronic Theses and Dissertation

Pasal 24 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) telah menyatakan alasan dihentikan suatu penyidikan oleh pihak kepolisian republik indonesia. alasan dihentikannya penyidikan dapat diketahui setelah melalui gelar perkara dan penghentian penyidikan juga dapat dilakukan setelah para pihak sepakat berdamai melalui mekanisme keadilan restoratif (mkr). namun, penghentian penyidikan yang dilakukan melalui gelar perkara tidak lagi membutuhkan penetapan pengadilan kecuali diajukan permohonan praperadilan oleh pihak terkait dengan perkara pidana. permasalahan hukum muncul ketika suatu hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak diajukan praperadilan oleh pihak terkait sehingga tidak diketahui penghentian penyidikan melalui gelar perkara sah atau tidak karena tidak ada penetapan melalui pengadilan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dasar hukum penghentian penyidikan, akibat hukum penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana, dan penghentian penyidikan dalam perspektif kepastian hukum. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan primer. data sekunder dan data primer dianalisis secara kualitatif dengan maksud memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan. hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penghentian penyidikan yaitu, pasal 24 ayat (2), dan 79 ayat (8) kuhap, pasal 15 huruf i peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, peraturan kepala badan reserse kriminal polri nomor 2 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana, dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. akibat hukum penghentian penyidikan melalui hasil gelar perkara yaitu dapat diajukannya praperadilan, namun, jika penghentian penyidikan dilakukan melalui mkr maka tidak dapat diajukan praperadilan karena hakim akan memutuskan menerima atau menolak mkr yang dilakukan oleh kepolisian setelah penuntut umum memberitahukan hasil mkr tersebut ke pengadilan negeri. penghentian penyidikan melalui gelar perkara akan mendapatkan kepastian hukum jika diajukan praperadilan karena setelahnya akan ada penetapan pengadilan terhadap hasil gelar perkara. disarankan kepada kapolri dan kabareskrim polri untuk menetapkan suatu mekanisme penghentian penyidikan melalui gelar perkara. pihak polri khususnya penyidik dalam menetapkan penghentian penyidikan berlandaskan pada pasal 24 ayat (2) kuhap tanpa menguntungkan salah satu pihak demi menjamin penegakan hukum yang adil serta tidak diajukannya praperadilan, sehingga setiap penghentian penyidikan melalui gelar perkara tetap memiliki nilai kepastian hukum. pemerintah disarankan menetapkan peraturan pemerintah terkait mekanisme penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian guna menjamin suatu kepastian hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan pasca disahkannya kuhap baru.

Article 24 paragraph (2) of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) stipulates the grounds upon which an investigation may be terminated by the Indonesian National Police. The reasons for termination of an investigation may be determined following a case conference, and termination may also be effected once the parties have reached an amicable settlement through the Restorative Justice Mechanism (RJM). However, termination of an investigation through a case conference no longer requires a court ruling unless a pretrial motion is filed by a party connected to the criminal matter. A legal issue arises when the outcome of a case conference conducted by investigators is not subjected to pretrial review, thereby leaving uncertain whether the termination of investigation through a case conference is valid, given the absence of a judicial determination. This research aims to analyze and explain the legal basis for termination of investigation, the legal consequences of such termination within the criminal justice system, and the termination of investigation from the perspective of legal certainty. The research is normative juridical in nature, employing a statute approach and a case approach. The data are derived from both primary and secondary sources. These data are analyzed qualitatively with the purpose of providing descriptive accounts of the findings. The results of the study indicate that the legal basis for termination of investigation is found in Article 24 paragraph (2) and Article 79 paragraph (8) of KUHAP, Article 15 letter (i) of National Police Regulation Number 14 of 2012 on Criminal Investigation Management, Regulation of the Chief of the Criminal Investigation Agency Number 2 of 2014 on Standard Operating Procedures for the Organization of Criminal Investigations, and National Police Regulation Number 6 of 2019 on Criminal Investigation. The legal consequence of termination of investigation through a case conference is that it may be subjected to pretrial review. Conversely, if termination is effected through RJM, pretrial review cannot be sought, since the court will decide whether to accept or reject the RJM conducted by the police after the public prosecutor has notified the District Court of the RJM outcome. Termination of investigation through a case conference attains legal certainty only if pretrial review is pursued, as this will result in a judicial ruling on the case conference outcome. It is recommended that the Chief of Police and the Head of the Criminal Investigation Agency establish a mechanism for termination of investigation through case conferences. Investigators, in determining termination of investigation, should base their decision on Article 24 paragraph (2) of KUHAP without favoring either party, in order to ensure fair law enforcement and to avoid unnecessary pretrial motions, thereby safeguarding the legal certainty of every termination of investigation through case conferences. The Government is further advised to enact a Government Regulation concerning the mechanism of termination of investigation by police investigators, so as to guarantee legal certainty in the determination of termination of investigation following the enactment of the new KUHAP