Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian sengketa tanah melalui prosedur mediasi merupakan alternatif awal dalam menyelesaikan pekara tanpa menempuh jalur litigasi, mediasi sengketa tanah juga merupaka bagian penting bagi badan pertanahan nasional sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. namun dalam pelaksanaannya mediasi di kantor badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya belum sepenuhnya berjalan efektif yang ditunjukkan masih adanya sengketa yang tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, dapat dilihat pada tahun 2023 kantor badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya hanya dapat menyelesaikan sebagian dari tiga sengketa yang diajukan. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan mediasi sengketa tanah, hasil penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta hambatan yang terjadi dalam proses mediasi di kantor badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, teori, dan peraturan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di kantor badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya dilakukan melalui mekanisme pengajuan sengketa ke loket pengaduan, pemeriksaan awal secara admitratif, telaah awal secara admitrasi, telaah terkait sengketa, proses mediasi. pada tahun 2023, kantor badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya hanya berhasil menyelesaikan satu sengketa melalui kesepakatan para pihak sedangkan dua sengketa lainnya tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga penyelesaiannya dilanjutkan melalui jalur pengadilan. dalam pelaksanaannya, mediasi juga menghadapi beberapa hambatan seperti ketidak hadiran para pihak, perbedaan pemahaman mengenai aspek hukum dan status objek sengketa, serta perpsektif negatife para pihak terhadap mediator, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan. disarankan agar kantor badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi, meningkatkan peran mediator dalam memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka antara para pihak, dan mengoptimalkan pelaksaan mediasi melalui mediator yang bersifat netralitas dan transparasi.

The settlement of land disputes through mediation procedures constitutes an initial alternative for resolving disputes without resorting to litigation. Mediation in land disputes also forms an essential part of the duties of the National Land Agency, in accordance with Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. However, in practice, mediation conducted at the National Land Agency Office of Nagan Raya Regency has not yet operated effectively, as evidenced by the existence of disputes that failed to reach settlement through mediation. In 2023, the National Land Agency Office of Nagan Raya Regency was only able to resolve a portion of the three disputes submitted. This study aims to explain the mechanism for implementing land dispute mediation, the outcomes of dispute resolution through mediation, and the obstacles encountered during the mediation process at the National Land Agency Office of Nagan Raya Regency. The research method employed is empirical juridical research. The research data were obtained from primary data through interviews with respondents and informants, as well as secondary data derived from library research, including books, journals, legal theories, and statutory regulations. The results of the study indicate that the settlement of land disputes at the National Land Agency Office of Nagan Raya Regency is carried out through the mechanism of dispute submission to the complaint desk, initial administrative examination, preliminary administrative review, dispute-related assessment, and the mediation process. In 2023, the National Land Agency Office of Nagan Raya Regency succeeded in resolving only one dispute through mutual agreement between the parties, while the other two disputes could not be resolved through mediation and were subsequently continued through court proceedings. In its implementation, mediation also encountered several obstacles, such as the absence of the parties, differing understandings regarding legal aspects and the status of the disputed object, as well as the parties’ negative perceptions toward the mediator, thereby hindering the achievement of an agreement. It is recommended that the National Land Agency Office of Nagan Raya Regency enhance the effectiveness of mediation implementation, strengthen the role of mediators in facilitating more open communication between the parties, and optimize the mediation process through mediators who uphold neutrality and transparency.