Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 10 huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang menyampaikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kegunaan suatu barang dan/atau jasa, termasuk dalam periklanan pada platform digital. dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang menyampaikan klaim mengenai kemampuan produk, seperti memutihkan kulit dalam waktu singkat atau menghilangkan berbagai permasalahan kulit secara instan, tanpa didukung data ilmiah yang memadai. kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik klaim berlebihan dalam iklan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, dan merugikan konsumen. tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bentuk iklan produk perawatan kulit yang dapat dikategorikan sebagai klaim berlebihan, mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi konsumen dalam pemenuhan haknya. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. data dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk iklan produk perawatan kulit yang dapat dikategorikan sebagai klaim berlebihan yaitu penyampaian manfaat tidak sesuai fungsi produk, klaim tanpa didukung data ilmiah memadai, serta ketidaksesuaian antara informasi iklan dengan kondisi produk sebenarnya. praktik ini umumnya ditunjukkan melalui klaim hasil instan yang tidak realistis sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. kedua, pelaku usaha pada prinsipnya wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai ketentuan uupk. berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha umumnya telah menyelesaikan keluhan konsumen secara langsung melalui pengembalian, penggantian barang, atau bentuk penyelesaian lainnya. namun, penyelesaian tersebut masih dilakukan secara sederhana tanpa melalui mekanisme sengketa formal. ketiga, hambatan yang dihadapi konsumen dalam pemenuhan haknya antara lain tidak dilakukannya pengaduan resmi, kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan, serta anggapan bahwa proses pengaduan rumit, memakan waktu, dan tidak memberikan kepastian hasil. disarankan agar pelaku usaha menyampaikan informasi produk secara jujur, jelas, dan tidak berlebihan, serta tetap memberikan tanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. selain itu, konsumen dan pihak terkait diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak konsumen serta mendorong kemudahan akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Pursuant to Article 10 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from conveying false or misleading statements regarding the use or benefits of goods and/or services, including advertisements disseminated through digital platforms. In practice, many business actors make claims regarding product efficacy, such as whitening the skin within a short period of time or instantly eliminating various skin problems, without being supported by adequate scientific evidence. Such circumstances indicate the existence of exaggerated claims in advertisements which may create misconceptions and cause losses to consumers. The purpose of this study is to identify the forms of skincare product advertisements that may be categorized as exaggerated claims, to examine the forms of legal liability borne by business actors for consumer losses, and to identify the obstacles faced by consumers in obtaining the fulfillment of their rights. The method employed in this research is empirical juridical research. In order to obtain the data, both library research and field research were conducted. The data were analyzed qualitatively. The results of the study demonstrate that, first, the forms of skincare product advertisements that may be categorized as exaggerated claims include the communication of benefits inconsistent with the actual function of the product, claims unsupported by adequate scientific evidence, and discrepancies between the advertising information and the actual condition of the product. Such practices are generally manifested through unrealistic instant-result claims that potentially mislead consumers. Second, business actors are, in principle, obliged to provide compensation to consumers in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law. Based on the findings of this study, business actors generally resolve consumer complaints directly through refunds, replacement of goods, or other forms of settlement. However, such settlements are still conducted informally without utilizing formal dispute resolution mechanisms. Third, the obstacles faced by consumers in obtaining the fulfillment of their rights include the absence of formal complaints, lack of knowledge regarding complaint mechanisms, and the perception that the complaint process is complicated, time-consuming, and does not guarantee a certain outcome.