Electronic Theses and Dissertation

Hubungan hukum antara grabfood dan merchant merupakan hubungan kemitraan yang dilakukan melalui sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan digital. sebagai penyelenggara sistem elektronik, grabfood memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada merchant sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang umkm pasal 104 angka 2, kemitraan antara pelaku usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan dan manfaat yang seimbang. namun, praktiknya masih terjadi kesalahan pengiriman yang menyebabkan merchant mengalami kerugian. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan pengiriman makanan oleh grabfood, bentuk tanggung jawab grabfood terhadap kerugian yang dialami merchant akibat kesalahan pengiriman makanan, serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh merchant untuk melindungi hak-haknya. metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis berdasarkan data yang diperoleh langsung dari merchant dan grabfood melalui penelitian lapangan dan wawancara didukung penelitian kepustakaan. berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesalahan pengiriman makanan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan multi-order, kelalaian mitra pengemudi, kelemahan sistem elektronik grabfood, serta lemahnya perlindungan kontraktual bagi merchant dalam perjanjian kemitraan. bentuk tanggung jawab grabfood dalam praktiknya masih terbatas pada pemberian sanksi administratif kepada mitra pengemudi, tanpa disertai pemulihan kerugian berupa ganti rugi kepada merchant. upaya hukum yang dapat dilakukan merchant yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. disarankan kepada grabfood untuk memperbaiki sistem operasional, khususnya kebijakan multi-order dan pengawasan mitra pengemudi, serta menyediakan mekanisme ganti rugi yang jelas bagi merchant. disarankan kepada merchant untuk meningkatkan kehati-hatian dengan mendokumentasikan setiap transaksi dan lebih aktif menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. 

The legal relationship between GrabFood and merchants constitutes a partnership established through an electronic system within digital trade activities. As an electronic system provider, GrabFood is obliged to provide legal protection to merchants as stipulated under Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, particularly Article 104 point (2), which requires that partnerships between business actors be conducted based on the principles of mutual need, mutual trust, mutual strengthening, and mutual benefit, thereby ensuring that each party obtains balanced protection and benefits. However, in practice, delivery errors still occur, resulting in losses for merchants. This study aims to identify the factors causing food delivery errors by GrabFood, to examine the form of GrabFood’s liability for losses incurred by merchants due to such errors, and to analyze the legal remedies available to merchants to protect their rights. The research method employed is an empirical juridical approach, also known as sociological legal research, based on data obtained directly from merchants and GrabFood through field research and interviews, supported by library research. Based on the findings, food delivery errors are caused by several factors, including the multi-order policy, negligence of driver-partners, weaknesses in GrabFood’s electronic system, and inadequate contractual protection for merchants in partnership agreements. In practice, GrabFood’s liability remains limited to the imposition of administrative sanctions on driver-partners, without providing compensation to merchants for the losses suffered. Legal remedies available to merchants include both preventive and repressive measures. It is recommended that GrabFood improve its operational system, particularly the multi-order policy and the supervision of driver-partners, as well as establish a clear compensation mechanism for merchants. Merchants are advised to exercise greater caution by documenting each transaction and to be more proactive in asserting claims for accountability regarding any losses incurred.