Electronic Theses and Dissertation

abstrak anggaran dana desa yang seharusnya di gunakan berdasarkan prioritas yang telah di tetapkan dalam permendes justru menjadi alat untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa piyeung lhang dan desa seurapong, kabupaten aceh besar sehingga menimbulkan celah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. teori yang digunakan adalah teori kekuasaan, teori gone dan konsep pengelolaan anggaran dana desa. metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu studi kasus. hasil peneltian menunjukkan bahwa pada setiap tahapan terdapat celah untuk melakukan tindakan penyimpangan. pada tahap perencanaan, desa piyeung lhang telah menunjukkan adanya partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, sedangkan di desa seurapong proses perencanaan cenderung didominasi oleh kepala desa sehingga keputusan tidak sepenuhnya mencerminkan hasil kesepakatan bersama. kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. pada tahap pelaksanaan, ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa yang tidak melibatkan perangkat desa secara maksimal, sehingga pengelolaan anggaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada tahap pelaporan, terdapat ketidaksesuaian antara laporan dengan realisasi di lapangan, bahkan dalam beberapa kasus laporan tidak disusun secara transparan dan tidak dituangkan dalam dokumen resmi seperti apbg. kata kunci : proses, pengelolaan, anggaran, korupsi.

ABTRACT The village fund budget, which should be used based on the priorities set out in the Village Regulation (PERMENDES), has instead become a tool for budget misuse. This study aims to identify how the village fund management process in Piyeung Lhang Village and Seurapong Village, Aceh Besar Regency, creates gaps that cause corruption. The theories used are the Theory of Power, the GONE Theory, and the Concept of Village Fund Budget Management. The method in this study uses a qualitative approach, namely case studies. The results of the study indicate that at each stage there are gaps for committing irregularities. At the planning stage, Piyeung Lhang Village has demonstrated community participation through village deliberations, while in Seurapong Village the planning process tends to be dominated by the village head so that decisions do not fully reflect the results of mutual agreement. This condition indicates an imbalance of power in decisionmaking. At the implementation stage, abuse of authority was found by the village head who did not involve village officials optimally, so that budget management did not run in accordance with applicable provisions. At the reporting stage, there was a discrepancy between reports and realization in the field, even in some cases reports were not prepared transparently and were not included in official documents such as the Regional Budget (APBG). Keywords: Process, Management, Budget,Corruption.