Electronic Theses and Dissertation

Pengulangan tindak pidana diatur dalam pasal 486 hingga pasal 488 kuhp. dan pada kasus ini anak melakukan pengulangan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka (4) dan ke- (5) jo pasal 53 ayat (1) kuhp, yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan, dan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. namun, dalam praktiknya, masih terdapat pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menjelaskan upaya penanggulangan terhadap anak yang mengulangi kejahatan tindak pidana pencurian di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan menelaah literatur kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi residivis tindak pidana pencurian adalah dikarenakan adanya dua faktor, yaitu faktor internal antara lain, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya ilmu pengetahuan. sedangkan faktor eksternal, antara lain faktor adanya kesempatan, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tuanya. adapun upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh yaitu dengan musyawarah yang dilakukan dengan banyak pihak yang dilibatkan demi terpenuhinya keadilan terhadap pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, upaya pembinaan, upaya rehabilitasi dan upaya pendamping psikologis. disarankan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum agar terus mengoptimalkan peran pengadilan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. pengadilan diharapkan selalu mempertimbangkan aspek pembinaan, edukasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari tujuan sistem peradilan pidana anak yang dapat mendorong peningkatan program pembinaan yang lebih terarah, termasuk pengenalan dan penyadaran hukum kepada anak.

Recidivism is regulated under Articles 486 to 488 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). In the present case, the child reoffended by committing theft as stipulated in Article 363 paragraph (1) points (4) and (5) in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the KUHP, which governs aggravated theft. Sanctions are imposed in accordance with Article 1 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in practice, instances of repeated theft committed by children still occur within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. The purpose of this thesis is to examine the factors causing child offenders to reoffend in theft cases and to analyze the measures undertaken to address recidivism among children committing theft within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. This research employs an empirical juridical method, utilizing data obtained from both field research and library research. Field research is conducted to collect primary data through interviews with respondents and informants. Library research is conducted to obtain secondary data by reviewing legal literature, including statutory regulations, textbooks, and academic journals. The results of the study indicate that the factors contributing to children becoming recidivists in theft offenses consist of two main categories. Internal factors include economic hardship and lack of education or knowledge. External factors include the presence of opportunity, peer environment, and lack of parental supervision. Efforts to address theft recidivism among children within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court include deliberative approaches involving multiple stakeholders to ensure justice in handling repeated offenses, as well as guidance programs, rehabilitation measures, and psychological assistance. It is recommended that judges, in carrying out their duties as law enforcement officials, continue to optimize the role of the courts in preventing and addressing recidivism among children. Courts are expected to consistently consider aspects of guidance, education, and the best interests of the child as part of the objectives of the Juvenile Criminal Justice System, thereby encouraging the development of more targeted rehabilitation programs, including legal awareness and education for children.