Electronic Theses and Dissertation

Pasal 363 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp 1 tahun 1946) mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. perbuatan mengambil barang milik orang lain seperti mencuri kabel listrik memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan. namun, jika perbuatan tersebut melibatkan anak sebagai pelaku maka yang digunakan adalah undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (uu sppa) yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian kabel listrik, proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kabel listrik yang dilakukan oleh anak, serta untuk menganalisis dampak penerapan penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dan responden. penelitian ini juga dilengkapi studi kepustakaan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan penyelesaian yang dilakukan dengan penerapan keadilan restoratif. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan karena faktor lingkungan pergaulan pertemanan serta dorongan dalam diri anak untuk memperoleh uang secara cepat. penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui metode pendekatan keadilan restoratif dengan pengawasan oleh penyidik melalui mekanisme wajib lapor serta pemberian sanksi administratif. penerapan keadilan restoratif menjadi pilihan yang tepat dalam menyelesaikan perkara dikarenakan anak masih di bawah umur dan tidak memiliki riwayat pengulangan tindak pidana. melalui penerapan keadilan restoratif dilakukan proses pembinaan dan pengawasan terhadap anak untuk menyadari kesalahan yang dilakukannya dan bertanggung jawab sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan anak. selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi dinas lingkungan hidup untuk mengoptimalkan penyediaan fasilitas keamanan. serta bagi penyidik diharapkan untuk lebih mengutamakan penggunaan keadilan restoratif dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Article 363 of Law Number 1 of 1946 concerning the Indonesian Penal Code (KUHP) regulates the criminal offense of aggravated theft, which is punishable by a maximum term of imprisonment of seven years. The act of unlawfully taking another person’s property, such as stealing electrical cables, fulfills the elements of aggravated theft. However, where the offense involves a child as the perpetrator, the applicable legal framework is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which prioritizes a restorative justice approach as an alternative mechanism for case resolution. This study aims to identify and explain the factors underlying children’s involvement in the criminal offense of electrical cable theft, to examine the process of resolving such cases when committed by children, and to analyze the impact of applying a restorative justice approach on child offenders. This research employs an empirical juridical method, with data collected through interviews with informants and respondents. It is further supported by a literature review to provide a comprehensive understanding of case resolution through the application of restorative justice. The findings indicate that the factors contributing to the commission of theft by children include environmental influences, particularly peer associations, as well as internal motivations to obtain money quickly. The resolution of such cases is carried out through a restorative justice approach under the supervision of investigators, implemented through mandatory reporting mechanisms and the imposition of administrative sanctions. The application of restorative justice is considered appropriate given that the offender is a minor and has no prior criminal record. Through this approach, guidance and supervision are provided to ensure that the child acknowledges the wrongdoing and assumes responsibility, thereby reducing the likelihood of reoffending in the future. This study is expected to enhance parental awareness regarding the importance of supervising children’s social interactions. Additionally, it is intended to serve as a reference for environmental agencies in optimizing the provision of security facilities. Furthermore, it is recommended that investigators prioritize the application of restorative justice in cases involving child offenders.