Electronic Theses and Dissertation

Pada pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara tegas disebutkan bahwa “anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” berdasarkan definisi ini, apabila salah satu pihak atau keduanya dalam perkawinan berusia di bawah 18 tahun, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dari perkawinan usia anak atau child marriage. dalam praktiknya, perkawinan usia anak masih terjadi dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dalam kasus perkawinan usia anak, mengkaji posisi anak sebagai korban dari sudut pandang viktimologi, serta mengidentifikasi peran dan upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) aceh dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perkawinan usia anak. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak dp3a dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literatur hukum, jurnal dan dokumen pendukung lainnya hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia anak mengakibatkan berbagai pelanggaran hak anak, antara lain hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas perlindungan, serta hak atas partisipasi dan pengambilan keputusan. dari perspektif viktimologi, faktor viktimisasi dalam praktik perkawinan usia anak karena dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, budaya, kehamilan diluar nikah, dan minimnya akses hak kesehatan seksual dan reproduksi. upaya dp3a aceh dalam penanggulangan perkawinan usia anak meliputi pencegahan perkawinan usia anak sebagai upaya preventif dengan cara membuat kerja sama dengan mahkamah syari’ah aceh, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perkawinan usia anak. dp3a juga melakukan penanganan korban perkawinan usia anak sebagai upaya kuratif dalam bentuk layanan konseling individu dan keluarga serta layanan pendampingan korban. pemulihan dan pemenuhan hak anak juga dilakukan melalui pemulihan akses hak pendidikan dan pemulihan hak kesehatan. disarankan agar upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak korban perkawinan usia anak ditingkatkan melalui penguatan peran dp3a, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta sinergi antar instansi guna menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara optimal.

Article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 on Child Protection explicitly states that: “A child is a person who is under 18 (eighteen) years of age, including a child who is still in the womb.” Based on this definition, if one or both parties in a marriage are under 18 years of age, the marriage may be considered a form of child marriage. In practice, child marriage continues to occur and has the potential to violate children’s rights. This study aims to analyze the forms of children’s rights violations in cases of child marriage, examine the position of children as victims from a victimological perspective, and identify the roles and efforts of the Aceh Women’s Empowerment and Child Protection Agency (DP3A Aceh) in preventing and addressing cases of child marriage. The research employs an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with DP3A officials and relevant parties, while secondary data were collected through a literature study of legislation, books, legal literature, journals, and other supporting documents. The study’s findings indicate that child marriage results in various violations of children’s rights, including the right to education, the right to health, the right to an adequate standard of living, the right to protection, and the right to participation and decision-making. From a victimological perspective, factors contributing to victimization in the practice of child marriage include individual, familial, and cultural factors, out-of-wedlock pregnancies, and limited access to sexual and reproductive health rights. DP3A Aceh’s efforts to address child marriage include preventive measures such as establishing cooperation with the Aceh Sharia Court, conducting socialization and education on child marriage, and curative measures in the form of individual and family counseling services and victim accompaniment services. The restoration and fulfillment of children’s rights are also carried out through restoring access to education and health rights. It is recommended that efforts to prevent and protect children who are victims of child marriage be strengthened through enhancing the role of DP3A, increasing legal education for the community, and fostering inter-agency synergy to ensure the optimal fulfillment and protection of children’s rights.