Kajian ini penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi budaya tradisional aceh dalam kebijakan publik, khususnya melalui implementasi qanun syariat islam terkait gaya hidup, rokok, dan pakaian di gampong pineung, banda aceh. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai adat seperti religiusitas, musyawarah, dan kolektivitas diinternalisasi dalam perumusan kebijakan publik serta menilai efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya tradisional aceh memberikan legitimasi sosial dan moral terhadap kebijakan publik, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan identitas masyarakat; selain itu, ditemukan tren penurunan pelanggaran syariat dari tahun 2023 hingga 2025 meskipun tantangan tetap ada berupa arus modernisasi, pergeseran perilaku generasi muda, dan kendala ekonomi. kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik di aceh bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai budaya tradisional dengan tuntutan modernisasi, sehingga kebijakan berbasis budaya lokal dapat memperkuat identitas kolektif sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. kata kunci: transformasi budaya, kebijakan publik, qanun syariat islam, implementasi kebijakan.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS TRANSFORMASI BUDAYA TRADISIONAL ACEH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI IMPLEMENTASI QANUN SYARIAT ISLAM TERKAIT GAYA HIDUP, ROKOK, DAN PAKAIAN DI GAMPONG PINEUNG, BANDA ACEH). Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik,2026
Baca Juga : QANUN BERPAKAIAN DI ACEH: POLITIK SIMBOLIK, KEKUASAAN, DAN NEGOSIASI NORMA DALAM RUANG PUBLIK (NASYA NAZMAH, 2025)
Abstract
This study is motivated by the importance of integrating traditional Acehnese culture in public policy, especially through the implementation of Islamic Sharia Qanun related to lifestyle, cigarettes, and clothing in Gampong Pineung, Banda Aceh. The purpose of this study is to find out how traditional values such as religiosity, deliberation, and collectivity are internalized in public policy formulation and assess the effectiveness of their implementation at the local level. The research method used is qualitative with a descriptive approach through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the traditional culture of Aceh provides social and moral legitimacy to public policies, so that policies are not only administrative but also reflect the identity of the community; In addition, a downward trend was found in sharia violations from 2023 to 2025 although challenges remain in the form of modernization flows, shifts in the behavior of the younger generation, and economic constraints. The conclusion of the study emphasizes that the success of public policies in Aceh depends on the ability of the government and the community to maintain a balance between the preservation of traditional cultural values and the demands of modernization, so that local culture-based policies can strengthen collective identity while supporting sustainable development. Keywords: Cultural Transformation, Public Policy, Islamic Sharia Qanun, Policy Implementation.