Electronic Theses and Dissertation

Pasal 482 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana telah mengatur terkait tindak pidana pemerasan yang disebutkan bahwa, setiap orang yang memaksa orang lain secara melawan hukum untuk memberikan barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untunk keuntungan diri sendiri/ orang lain pelaku diancam pidana penjara maksimal 9 tahun. yang mana dari pasal tersebut berhubungan erat dengan pungutan liar (pungli) karena pada dasarnya pungli merupakan bentuk perbuatan memaksa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang merupakan unsur inti dari tindak pidana pemerasan. namun, kenyataanya penegakan hukum masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya juru parkir tanpa izin yang masih melakukan pungutan liar. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap juru parkir tanpa izin yang melakukan pungutan liar, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya praktik tersebut, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi dinas perhubungan kota banda aceh dalam melakukan penertiban. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara lapangan terhadap pejabat, staff terkait di dinas perhubungan kota banda aceh dan juru parkir serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar oleh juru parkir tanpa izin di kota banda aceh telah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan represif berupa penertiban, pendataan, dan teguran terhadap pelaku, serta pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. faktor-faktor penyebab adalah lemahnya pengawasan dan penindakan dari dishub, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan juru parkir serta tidak konsistennya pemberian sanksi hukum. hambatan utama adalah lemahnya pengawasan yang berkelanjutan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi,serta belum maksimalnya penerapan sanksi yang menimbulkan efek jera. disarankan kepada pemerintah kota banda aceh, khususnya dinas perhubungan, perlu memperkuat pengawasan serta penertiban terhadap juru parkir tanpa izin yang melakukan pungli, serta pemerintah daerah juga perlu memperkuat aturan yang mengatur perparkiran dengan menerapkan sanksi administratif secara konsisten dan tegas terhadap juru parkir tanpa izin.

Article 482 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code stipulates the criminal offense of extortion, providing that any person who unlawfully compels another person, by means of violence or threats of violence, to surrender property for the benefit of himself or another person shall be subject to a maximum term of imprisonment of nine (9) years. This provision is closely related to illegal levies (pungutan liar), as such practices essentially constitute acts of coercion carried out unlawfully for personal or third-party gain, which form the core elements of the offense of extortion. However, in practice, law enforcement remains ineffective, as numerous unauthorized parking attendants continue to engage in illegal levies. The purpose of this thesis is to examine the enforcement of law against unauthorized parking attendants who engage in illegal levies, to identify the factors contributing to the occurrence of such practices, and to analyze the obstacles faced by the Banda Aceh City Transportation Agency in conducting regulatory enforcement. The research method employed is empirical juridical research, with data collected through field interviews with officials and relevant staff of the Banda Aceh City Transportation Agency, as well as parking attendants, and through literature study of statutory regulations and legal doctrines. The results of the study indicate that law enforcement against illegal levies by unauthorized parking attendants in Banda Aceh City has been carried out through two approaches: a repressive approach in the form of enforcement operations, data collection, and warnings issued to offenders; and a preventive approach through public outreach and legal education. The contributing factors include weak supervision and enforcement by the Transportation Agency, low legal awareness among the public and parking attendants, and inconsistent application of legal sanctions. The primary obstacles consist of inadequate continuous supervision, suboptimal inter-agency coordination, and the ineffective implementation of sanctions that fail to produce a deterrent effect. It is recommended that the Banda Aceh City Government, particularly the Transportation Agency, strengthen supervision and enforcement measures against unauthorized parking attendants engaged in illegal levies. Furthermore, the local government should reinforce parking regulations by consistently and firmly imposing administrative sanctions on unauthorized parking attendants.