Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh, aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan salah satunya penangganan bidang kesehatan. pasal 22 ayat (1) huruf a qanun aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan dinyatakan pemerintah aceh memiliki tugas: “menyelenggarakan upaya kesehatan yang menjamin hak penduduk aceh untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dengan memperhatikan kemampuan pemerintah aceh di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan dengan tetap memenuhi standar pelayanan minimum”. selanjutnya huruf b dinyatakan bahwa: “tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diprioritaskan untuk kepentingan fakir miskin”. namun kenyataannya jaminan kesehatan aceh menjamin seluruh penduduk aceh dalam pemberian iuran yang belum dijamin oleh pemerintah pusat dan badan usaha serta biaya transportasi pendamping dan biaya makan pendamping termasuk penduduk aceh yang kaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan aceh oleh pemerintah aceh, untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab pemerintah aceh dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk aceh sebagai daerah otonomi khusus serta untuk menganalisis dan menjelaskan kewajiban pemerintah aceh terhadap pembayaran iuran bagi fakir miskin di aceh sebagai peserta jaminan kesehatan aceh. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris bersifat analitis deskriftif dengan pendekatan sosiologis, adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan yang dilakukan terhadap informan dan laporan data, sementara data skunder melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. hasil penelitian menunjukan bahwa pasal dalam qanun yang digunakan sebagai dasar sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan aceh tidak sesuai dengan kondisi dan undang-undang tentang penyelenggara jaminan sosial saat ini. sebagai daerah otonomi khusus pemerintah aceh dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan aceh, pemerintah aceh mengkover seluruh penduduk aceh dalam pemberian iuran yang belum dijamin oleh pemerintah pusat dan badan usaha kemudian biaya transportasi pendamping dan biaya makan pendamping termasuk penduduk aceh yang kaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika pasien dirujuk antar provinsi. pemerintah aceh telah melaksanakan kewajiban terhadap pembayaran iuran bagi fakir miskin, namun sebagai peserta jaminan kesehatan aceh pemerintah aceh belum mengkover biaya transportasi pendamping dan biaya makan pendamping dari pelayanan kesehatan tingkat lanjut di kabupaten ke provinsi bagi fakir miskin. saran kepada pemerintah aceh untuk melakukan revisi pasal 43 qanun aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan dan penyelenggara jaminan kesehatan aceh menganut prinsip asuransi seluruh penduduk aceh. perlu dilakukan evaluasi peserta jaminan kesehatan aceh dengan pendataan ulang sasaran terhadap penduduk aceh yang mampu atau ekonomi kuat sebagai peserta penerima bantuan iuran, biaya transportasi pendamping dan biaya makan pendamping sebagai peserta jaminan kesehatan aceh sehingga penerima bantuan iuran dan jaminan kesehatan aceh tepat sasaran. untuk memprioritaskan biaya transportasi pendamping dan biaya makan pendamping bagi fakir miskin di aceh dari pelayanan kesehatan tingkat lanjut kabupaten ke provinsi dan antar provinsi.

Based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, Aceh is given special authority to regulate and manage its own administration, including health care. Article 22 paragraph (1) letter a of Aceh Qanun Number 4 of 2010 on Health states that the Aceh Government has the duty to: ‘Organise health efforts that guarantee the rights of the people of Aceh to obtain health services in accordance with their medical needs, taking into account the capabilities of the Aceh Government at all levels of health service provision, while still meeting minimum service standards’. Furthermore, letter b states that: ‘The duties referred to in letter a must be prioritised for the benefit of the poor’. However, in reality, Aceh Health Insurance guarantees all residents of Aceh, including the wealthy, access to health services by covering contributions not guaranteed by the Central Government and business entities, as well as transportation and meal costs for accompanying persons. The purpose of this study is to analyse and explain the Aceh health insurance system administered by the Aceh Government, to analyse and explain the Aceh Government's responsibilities in administering health insurance for the population of Aceh as a special autonomous region, and to analyse and explain the Aceh Government's obligations regarding the payment of contributions for the poor in Aceh as participants in the Aceh Health Insurance Scheme. This research is a type of empirical juridical research that is analytical and descriptive in nature with a sociological approach. The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through field interviews conducted with informants and data reports, while secondary data were obtained through literature sourced from laws and regulations, books, and journals. The results of the study show that the articles in the qanun used as the basis for the Aceh Health Insurance system are not in accordance with the current conditions and the Law on Social Security Providers. As a special autonomous region, the Aceh Government covers the entire population of Aceh in providing contributions that are not yet guaranteed by the Central Government and business entities, as well as the transportation and meal costs of companions, including wealthy Acehnese residents, to obtain health services when patients are referred between provinces. The Aceh Government has fulfilled its obligation to pay contributions for the poor, but as a participant in the Aceh Health Insurance scheme, the Aceh Government does not yet cover the transportation and meal costs of companions for advanced health services from the regency to the province for the poor. Recommendation to the Aceh Government to revise Article 43 of Aceh Qanun No. 4 of 2010 on Health and the implementation of Aceh Health Insurance to adopt the principle of insurance for the entire population of Aceh. It is necessary to evaluate the participants of the Aceh Health Insurance by re-registering the targets of the people of Aceh who are capable or economically strong as participants receiving assistance with contributions, transportation costs for companions and meal costs for companions as participants of the Aceh Health Insurance so that the recipients of contribution assistance and the Aceh Health Insurance are on target. To prioritise transportation costs for companions and meal costs for companions for the poor in Aceh from advanced health services from the district to the province and between provinces.