Electronic Theses and Dissertation

Abstrak indeks kerawanan pemilu (ikp) merupakan barometer yang dibuat oleh bawaslu ri untuk mengukur potensi yang dapat mengganggu atau menghambat proses pemilu demokratis di indonesia. kabupaten pidie menjadi salah satu daerah dengan tingkat ikp tinggi dan menjadi yang tertinggi di provinsi aceh. angka ikp di pidie bahkan menunjukkan hingga 61,7%. hal tersebut tentunya menjadi fenomena politik elektoral yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sebab menjalankan demokrasi juga memerlukan kestabilan politik baik ditingkat elit maupun di masyarakat. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kerawanan pemilu dan mengkaji peranan institusi penyelenggara terhadap tingginya ikp di kabupten pidie tahun 2024. penelitian ini dikaji dengan konsep pemilu dan konsep kelembagaan. metode penelitian ini adalah kualitatif. hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tingginya ikp di kabupaten ini disebabkan budaya politik pragmatis dan transaksional ditengah masyarakat, infrastuktur teknis pemilu yang lemah dan adanya ketegangan rivalitas elit politik lokal. sedangkan dalam konteks penyelenggara pemilu, terlihat juga berpengaruh terhadap tingginya ikp terutama adanya kelemahan dari segi sdm penyelenggara pemilu dalam teknis kepemiluan serta minimnya keseriusan gakkumdu pemilu dalam pengawasan dan penegakan hukum. saran penelitian ini adalah agar kip kabupaten pidie memperkuat aspek profesionalisme dan integritas dan bawaslu kabupaten pidie diharapkan memperkuat sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan lintas elemen. kata kunci: indeks kerawanan pemilu, pemilu, pidie.

ABSTRACT The Election Vulnerability Index (IKP) is a barometer established by the Indonesian Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) to measure potential factors that may disrupt or hinder the democratic electoral process in Indonesia. Pidie Regency is identified as one of the regions with a high IKP score, ranking the highest in Aceh Province, with a vulnerability level reaching 61.7%. This phenomenon represents a significant electoral issue that requires deeper investigation, as the practice of democracy also demands political stability both at the elite and community levels. The purpose of this study is to identify the factors causing election vulnerability and to examine the role of electoral institutions in the high IKP level in Pidie Regency during the 2024 Election. This research employs a qualitative method, utilizing the concepts of elections and institutional theory as analytical frameworks. The findings indicate that the high IKP in this regency is driven by a pragmatic and transactional political culture among the public, weak technical electoral infrastructure, and elite political rivalries at the local level. Furthermore, weaknesses within the election management institutions also contribute to the problem, particularly the limited capacity of election officials and the lack of seriousness of Gakkumdu (Integrated Law Enforcement Center) in supervision and law enforcement. The study recommends that the Pidie Independent Election Commission (KIP) strengthen its professionalism and integrity, while the Pidie Election Supervisory Board (Bawaslu) should enhance participatory monitoring systems involving various community elements. Keywords: Election Vulnerability Index, Election, Pidie.