Electronic Theses and Dissertation

Abstrak aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus telah menerima dana otonomi khusus aceh (doka) hampir rp100 triliun sejak tahun 2008 hingga 2023. meskipun alokasi dana yang sangat besar tersebut, aceh masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di sumatera, dengan persentase penduduk miskin mencapai 14,23% pada maret 2024. fenomena kesenjangan antara besarnya alokasi dana dengan minimnya penurunan kemiskinan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pemanfaatan doka dalam pengentasan kemiskinan, terutama pada periode krusial 2019-2024 ketika alokasi doka mulai mengalami penurunan bertahap sesuai ketentuan undang-undang. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan doka untuk pengentasan kemiskinan di aceh dan menganalisis efektivitas pemanfaatan doka dalam menurunkan tingkat kemiskinan di aceh periode 2019-2024. penelitian ini menggunakan teori politik anggaran yang dikembangkan oleh aaron wildavsky (1984). penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor penghambat utama: lemahnya akurasi data dan ketidaktepatan sasaran akibat ketidaksinkronan antarinstansi; kurangnya koordinasi yang menyebabkan tumpang tindih program; keterbatasan kapasitas birokrasi dalam perencanaan berbasis data; dan pengaruh kepentingan politik dalam penentuan prioritas anggaran. efektivitas doka menunjukkan kontribusi terhadap penurunan persentase penduduk miskin (p0) dan kedalaman kemiskinan (p1), namun dampaknya tidak signifikan dan inkonsisten karena program bersifat kuratif jangka pendek, ketidaktepatan sasaran, lemahnya evaluasi berbasis dampak, serta rendahnya kapasitas dan integritas pelaksana. dengan demikian, efektivitas pemanfaatan doka masih terbatas akibat hambatan struktural pada tata kelola anggaran. diperlukan penguatan sistem pendataan terintegrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kapasitas birokrasi, transformasi program menuju pemberdayaan berkelanjutan, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis dampak untuk mengoptimalkan kontribusi doka terhadap pengentasan kemiskinan di aceh. kata kunci : dana otonomi khusus aceh, pengentasan kemiskinan, tata kelola anggaran

ABSTRACT Aceh, as a region with special autonomy status, has received nearly IDR 100 trillion in the form of the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) from 2008 to 2023. Despite this substantial allocation, Aceh remains the province with the highest poverty rate in Sumatra, with the proportion of people living in poverty reaching 14.23% as of March 2024. The disparity between the magnitude of the allocated funds and the minimal reduction in poverty raises fundamental questions regarding the effectiveness of DOKA in poverty alleviation, particularly during the critical 2019–2024 period when DOKA allocations began to gradually decline in accordance with statutory provisions. This study aims to identify the inhibiting factors in the utilization of DOKA for poverty alleviation in Aceh and to analyze the effectiveness of DOKA in reducing poverty levels in the 2019–2024 period. The study employs Aaron Wildavsky’s Budgetary Politics Theory (1984) and adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The findings reveal four main inhibiting factors: weak data accuracy and mistargeted programs caused by inter-agency data inconsistencies; limited coordination leading to overlapping programs; insufficient bureaucratic capacity for data-driven planning; and the influence of political interests in determining budget priorities. The effectiveness of DOKA shows some contribution to reducing the poverty headcount ratio (P0) and poverty depth (P1), but the impact remains insignificant and inconsistent due to short-term curative interventions, mistargeting, weak impact-based evaluation, and limited capacity and integrity among implementers. Thus, the effectiveness of DOKA remains constrained by structural barriers in budget governance. Strengthening an integrated data system, enhancing cross-sectoral coordination, improving bureaucratic capacity, shifting program designs toward sustainable empowerment, and reinforcing impact-based monitoring and evaluation are required to optimize the contribution of DOKA to poverty alleviation in Aceh . Keywords: Aceh Special Autonomy Fund, poverty alleviation, budget governance