Electronic Theses and Dissertation

abstrak sengketa empat pulau di aceh singkil antara pemerintah aceh dan provinsi sumatera utara sejak 2008 muncul akibat perbedaan penetapan batas administratif wilayah. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk power yang dimiliki pemerintah aceh serta strategi politik yang digunakan dalam mempertahankan kepemilikan wilayah tersebut dengan menggunakan teori kekuasaan dan teori konflik sebagai kerangka analisis. teori kekuasaan digunakan untuk melihat bagaimana otoritas formal, legitimasi, dan pengaruh sosial dimanfaatkan oleh pemerintah aceh, sementara teori konflik menjelaskan sengketa wilayah sebagai bentuk pertentangan kepentingan antar aktor pemerintahan dalam perebutan sumber daya dan legitimasi wilayah. metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa power pemerintah aceh meliputi: (1) power struktural melalui kewenangan formal dan regulasi otonomi khusus,seperti uu no 11tahun 2006 tentang pemerintah aceh (2) power politik melalui proses negosiasi dan diplomasi antar pemerintah, (3) power sosial-kultural melalui dukungan identitas aceh dan partisipasi masyarakat, serta (4) power ekonomi melalui pembangunan wilayah perbatasan sebagai bentuk penguatan klaim teritorial. strategi politik yang digunakan mencakup diplomasi antar daerah, penguatan dasar hukum dan legitimasi administratif, pembangunan wilayah perbatasan, dan penguatan sosialkultural. penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah aceh dalam mempertahankan klaim kepemilikan wilayah tidak bergantung pada satu bentuk kekuasaan semata, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kekuasaan struktural, politik, sosial, ekonomi, serta dinamika konflik yang dikelola melalui strategi politik dan dukungan masyarakat, termasuk ruang digital. kata kunci: power, pemerintah aceh, teori kekuasaan, teori konflik, strategi politik, sengketa wilayah, aceh singkil

ABSTRACT The dispute over four islands in Aceh Singkil between the Government of Aceh and the Province of North Sumatra, which has persisted since 2008, emerged as a result of differing determinations of administrative territorial boundaries. This study aims to analyze the forms of power possessed by the Government of Aceh and the political strategies employed to maintain territorial ownership, using power theory and conflict theory as analytical frameworks. Power theory is applied to examine how formal authority, legitimacy, and social influence are utilized by the Government of Aceh, while conflict theory explains the territorial dispute as a manifestation of competing interests among governmental actors in the contestation over resources and territorial legitimacy.This research employs a descriptive qualitative approach through interviews and document analysis. The findings indicate that the power exercised by the Government of Aceh consists of: (1) structural power through formal authority and special autonomy regulations, such as Law No. 11 of 2006 on the Government of Aceh; (2) political power through negotiation and intergovernmental diplomacy; (3) socio-cultural power through the support of Acehnese identity and community participation; and (4) economic power through the development of border areas as a means of strengthening territorial claims. The political strategies employed include interregional diplomacy, reinforcement of legal foundations and administrative legitimacy, development of border regions, and the strengthening of socio-cultural aspects.This study emphasizes that the success of the Government of Aceh in maintaining its territorial ownership claim does not rely on a single form of power, but rather results from a combination of structural, political, socio-cultural, and economic power, as well as conflict dynamics managed through political strategies and public support, including engagement in the digital sphere. Keywords: Power, Government of Aceh, Power Theory, Conflict Theory, Political Strategy, Territorial Dispute, Aceh Singkil