Electronic Theses and Dissertation

abstrak t.m al-alam dewantara, (2025) tanggung jawab rumah sakit terhadap keterlambatan penanganan pasien pada unit gawat darurat (suatu penelitian di rumah sakit pt. arun lhokseumawe) fakultas hukum universitas syiah kuala (vii, 66), pp., bibl.,app (eka kurniasari, s.h., m.h.,ll.m) pasal 193 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang diderita pasien akibat kelalaian sumber daya manusia (sdm). namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pada rumah sakit yang tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap kelalaian yang diakibatkan oleh sumber daya kesehatannya, seperti yang terjadi pada rumah sakit pt.arun lhokseumawe. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan hak pasien dalam pelayanan di unit gawat darurat rumah sakit pt.arun lhokseumawe, menjelaskan bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap keterlambatan penanganan akibat kelalaian tenaga kesehatan pada pelayanan unit gawat darurat bagi pasien, menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan di bidang kesehatan, dan menjelaskan bentuk mekanisme ganti kerugian bagi pasien dalam pelayanan di bidang kesehatan. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui obeservasi dan wawancara. selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur akademis, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, guna memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak pasien di rumah sakit pt.arun lhokseumawe masih belum terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan masih banyak keluhan yang diutarakan oleh pasien/pendamping pasien. rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian sumber manusia kesehatannya. pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan tentu harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya, tetapi pada praktiknya pasien seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hak pasien yang tidak didengar oleh tenaga kesehatan. rumah sakit pt. arun lhokseumawe telah mengatur mekanisme ganti kerugianyang terdiri dari beberapa langkah yaitu, pelaporan dan pengaduan pasien, investigas internal rumah sakit, penentuan bentuk pertanggungjawaban, dan penyelesaian melalui jalur hukum. disarankan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pembenahan baik itu pada peraturan pelayanan kesehatan maupun kepada para tenaga kesehatan dan tenaga medis agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.