Electronic Theses and Dissertation

Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak anak pelaku pemerkosaan perspektif hukum nasional dan qanun jinayat (studi kasus putusan-putusan mahkamah syar’iyah) rizqi hidayat mizan* rizanizarli** sulaiman*** abstrak anak pelaku tindak pidana pemerkosaan secara normatif ditempatkan sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan hak anak sebagaimana diatur pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. kekhususan aceh dalam menerapkan qanun jinayat juga secara yuridis mewajibkan penegakan hukum yang selaras dengan perlindungan hak anak. namun tiga amar putusan mahkamah syar’iyah dalam perkara anak pelaku pemerkosaan masih berorientasi pada penjatuhan sanksi pembinaan tanpa secara eksplisit memerintahkan pemenuhan hak pendidikan, hak kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial. kesenjangan antara ketentuan normatif dan tiga putusan tersebut menimbulkan persoalan pemenuhan hak anak pelaku pemerkosaan dalam perspektif hukum nasional dan qanun jinayat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum nasional dan qanun jinayat, kepastian hukum penerapan qanun jinayat terhadap amar putusan mahkamah syar’iyah yang tidak memuat hak-hak anak pelaku tindak pidana pemerkosaan, serta penegakan hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan menurut sistem hukum nasional dan qanun jinayat yang memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. metode penelitian yang digunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan yang kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pengaturan uu perlindungan anak, uu sppa, pasal 285 kuhp, pasal 473 kuhp baru serta pasal 50 qanun jinayat yang menjamin mekanisme peradilan khusus, uqubat lebih ringan, dan pemenuhan hak pendidikan, pembinaan moral, pemulihan psikologis, serta reintegrasi sosial. kedua kepastian hukum qanun jinayat terhadap anak belum terwujud secara optimal karena putusan mahkamah syar’iyah belum memuat amar pemulihan hak anak sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait jaminan pendidikan, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial, yang menunjukkan perlunya harmonisasi antara norma syariat dan standar perlindungan anak menurut sppa. ketiga, penegakan hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan masih berorientasi pada pemidanaan formal tanpa pencantuman eksplisit pemenuhan hak anak pada amar putusan. prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut perubahan orientasi melalui amar putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan, pemulihan psikologis, dan pendampingan sosial secara nyata dan berkelanjutan. penelitian ini merekomendasikan agar penyidik mewajibkan asesmen psikologis dan sosial anak sejak tahap penyidikan serta melampirkannya dalam berkas perkara, sementara penuntut umum perlu menyusun tuntutan yang secara tegas memuat rekomendasi pemenuhan hak pendidikan, hak kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial anak. pemerintah aceh disarankan memperkuat koordinasi antar-aparatur melalui penyusunan sop pelaksanaan uqubat anak yang selaras dengan prinsip sppa. hakim mahkamah syar’iyah juga perlu mencantumkan secara eksplisit perintah pemenuhan hak anak dalam amar putusan disertai penunjukan pihak pelaksana agar memiliki kekuatan eksekutorial. kata kunci: pemenuhan hak, anak, pelaku pemerkosaan.

Juridical Analysis of the Fulfillment of the Rights of Child Perpetrators of Rape from the Perspective of National Law and Qanun Jinayat (A Case Study of Decisions of the Syar’iyah Courts) Rizqi Hidayat Mizan* Rizanizarli** Sulaiman*** ABSTRACT Children who commit the criminal offense of rape are normatively positioned as legal subjects who remain entitled to the protection of children’s rights as regulated under Article 4 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Article 2 and 3 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Aceh’s special authority in implementing Qanun Jinayat also juridically requires law enforcement to remain aligned with the protection of children’s rights. However, judicial practice shows that three decisions of the Mahkamah Syar’iyah in cases involving child perpetrators of rape remain oriented toward the imposition of rehabilitation sanctions without explicitly ordering the fulfillment of the child’s rights to education, psychological rehabilitation, and social reintegration. This gap between normative provisions and judicial practice raises concerns regarding the fulfillment of the rights of child perpetrators of rape within the framework of national law and Qanun Jinayat. This research aims to identify, analyze, and explain the form of legal protection afforded to children as perpetrators of rape under the national legal system and Qanun Jinayat, the legal certainty of applying Qanun Jinayat in Mahkamah Syar’iyah decisions that do not include the fulfillment of children’s rights, and law enforcement practices toward child perpetrators of rape that comply with the principle of the best interests of the child. This study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. The data consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that, first, legal protection for children as perpetrators of rape is grounded in the principle of the best interests of the child through the provisions of the Child Protection Law, the Juvenile Criminal Justice System Law, Article 285 of the Criminal Code, and Article 50 of Qanun Jinayat, which ensure special judicial mechanisms, lighter sanctions, and the fulfillment of rights to education, moral development, psychological recovery, and social reintegration. Second, legal certainty in the application of Qanun Jinayat to children has not been optimally realized because Mahkamah Syar’iyah decisions do not include operative orders for the restoration of children’s rights, resulting in uncertainty regarding guarantees of education, psychological rehabilitation, and social reintegration, thereby demonstrating the need for harmonization between sharia norms and child protection standards under the Juvenile Criminal Justice System. Third, law enforcement against child perpetrators of rape remains oriented toward formal punishment without explicitly incorporating the fulfillment of children’s rights in the operative part of judicial decisions. The principle of the best interests of the child requires a shift in orientation through judicial rulings that possess executorial force to ensure the concrete and sustainable fulfillment of educational rights, psychological recovery, and social assistance. This study recommends that investigators require psychological and social assessments of children from the investigation stage and include them in case files, while prosecutors should formulate indictments that explicitly recommend the fulfillment of children’s rights to education, psychological rehabilitation, and social reintegration. The Aceh Government is advised to strengthen inter-agency coordination through the formulation of standard operating procedures for the implementation of juvenile sanctions in line with the principles of the Juvenile Criminal Justice System. Judges of the Mahkamah Syar’iyah should also explicitly include orders for the fulfillment of children’s rights in the operative part of decisions, accompanied by the designation of implementing authorities, to ensure executorial effectiveness. Keywords: Fulfillment of Rights, Children, Rape Perpetrators.