Electronic Theses and Dissertation

Dalam pasal 52 ayat (1) huruf a undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 kuhperdata, akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sering tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak masing-masing pihak. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja pada usaha kafe di kecamatan darul imarah, menguraikan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam hubungan kerja, serta menjelaskan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengusaha serta pekerja di beberapa kafe, kemudian dianalisis secara deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di beberapa kafe di kecamatan darul imarah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan maupun isi perjanjian yang disepakati. sebagian besar perjanjian masih dibuat secara lisan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. bentuk perjanjian kerja, baik perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum. bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi tindakan dari pihak pengusaha dan pekerja. pengusaha melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran upah, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, serta tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja. sementara itu, wanprestasi pekerja berupa ketidakhadiran tanpa izin, keterlambatan masuk kerja, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai standar. upaya penyelesaian masih bersifat nonlitigasi melalui teguran, peringatan, hingga pemberhentian kerja. disarankan agar pengusaha membuat perjanjian kerja secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. untuk mencegah terjadinya wanprestasi, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja serta diskusi berkala mengenai isi perjanjian. jika penyelesaian secara nonlitigasi tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Article 52 paragraph (1) letter (a) of the Manpower Law stipulates that an employment agreement is made on the basis of mutual consent of both parties and, therefore, must be complied with by both parties in accordance with Article 1338 of the Indonesian Civil Code. However, in practice, the implementation of employment agreements often does not proceed in accordance with statutory regulations and the agreed terms, thereby resulting in violations of the respective rights of the parties. This research aims to explain and analyze the implementation of employment agreements between employers and workers in café businesses in Darul Imarah District, to describe the forms of default (breach of contract) occurring within employment relationships, and to explain the dispute resolution efforts undertaken by the parties. The research method employed is empirical juridical research with a qualitative approach. The data were obtained through literature review and interviews with employers and workers at several cafés, and subsequently analyzed descriptively. The results of the study indicate that the implementation of employment agreements in several cafés in Darul Imarah District has not fully complied with the provisions of the Manpower Law or the contents of the agreed agreements. Most employment agreements are still made orally, resulting in ambiguity regarding the rights and obligations of the parties. The forms of employment agreements, both Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) and Indefinite-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT), have not been fully aligned with applicable legal requirements. The forms of default identified involve both employers and workers. Employers commit default in the form of delayed wage payments, the absence of written employment agreements, and the failure to fulfill workers’ statutory rights. Meanwhile, workers’ default includes unauthorized absences, tardiness, and the performance of work that does not meet established standards. The dispute resolution efforts remain non-litigious in nature, ranging from reprimands and warnings to termination of employment. It is recommended that employers enter into written employment agreements so that the rights and obligations of the parties are clearly defined and can be properly enforced. To prevent the occurrence of default, continuous supervision over the implementation of employment agreements and periodic discussions regarding their contents are necessary. Should non-litigious settlement fail to achieve results, disputes may be resolved through litigation by filing a lawsuit before the court.