Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting rth di perkotaan takengon kabupaten aceh tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh qanun aceh nomor 19 tahun 2013 tentang rencana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah kabupaten aceh tengah dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (rth) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhannya tata ruang wilayah aceh. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada instansi terkait, yaitu setda kabupaten aceh tengah, dinas lingkungan hidup kabupaten aceh tengah, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten aceh tengah, pengamat lingkungan, walhi aceh serta masyarakat. analisis dilakukan dengan model william n. dunn yang meliputi perumusan masalah, peramalan masa depan (forecasting), rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan, dan evaluasi hasil kebijakan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan rth di kabupaten aceh tengah belum optimal akibat lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan lahan, minimnya alokasi anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. meskipun telah tersedia dasar hukum seperti qanun rtrw nomor 2 tahun 2016 dan peraturan bupati nomor 47 tahun 2021, pelaksanaan di lapangan masih kurang efektif karena lemahnya penegakan aturan dan pengawasan. oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kesadaran publik, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan untuk mencapai proporsi rth ideal di masa mendatang. kata kunci: kebijakan publik, ruang terbuka hijau, aceh tengah, pemerintah daerah

This research is motivated by the existing condition of Green Open Space in Takengon Urban Area, Central Aceh Regency, which has only reached 12.47% of the total area of 20,035 hectares, far below the target of 30% as mandated by Aceh Qanun Number 19 of 2013 concerning the Planning. This research aims to analyze the policy of the Central Aceh Regency government in the provision and management of Green Open Space (GOS) and identify the obstacles faced in fulfilling the Aceh Regional Spatial Plan. The research uses a qualitative method with a descriptive method with data obtained through in-depth interviews, observations, and documentation at related agencies, namely the Regional Secretariat of Central Aceh Regency, the Environmental Agency of Central Aceh Regency, the Public Works and Spatial Planning Agency of Central Aceh Regency, environmental observers, WALHI Aceh and the Community. The analysis was carried out using the William N. Dunn model which includes problem formulation, future forecasting, policy recommendations, monitoring of policy results, and evaluation of policy results. The results of the study indicate that the management of GOS in Central Aceh Regency is not optimal due to weak policy implementation, limited land, minimal budget allocation, and low community participation. Despite the existence of legal frameworks such as Qanun RTRW Number 2 of 2016 and Regent Regulation Number 47 of 2021, implementation on the ground remains ineffective due to weak enforcement and oversight. Therefore, strengthened inter-agency coordination, increased public awareness, and ongoing policy evaluation are needed to achieve the ideal proportion of green open space in the future. Keywords: Public Policy, Green Open Space, Aceh Tengah, Local Government