Abstrak integrasi nomor induk kependudukan (nik) menjadi nomor pokok wajib pajak (npwp) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memperluas basis wajib pajak. namun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai kebijakan integrasi nomor induk kependudukan (nik) menjadi nomor pokok wajib pajak (npwp) menghambat efektivitas pelaksanaannya di kota banda aceh. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan, prosedur, manfaat, dan batas waktu integrasi menyebabkan rendahnya partisipasi aktif, sehingga upaya pemerintah dalam membangun basis data tunggal untuk mendukung efisiensi administrasi dan memperluas basis perpajakan belum optimal. penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan kendala integrasi nik menjadi npwp di kota banda aceh. metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang mengacu pada teori efektivitas yang mencakup lima indikator: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan efektif. sosialisasi kebijakan integrasi nik menjadi npwp belum menjangkau seluruh wajib pajak, sehingga pemahaman masyarakat masih rendah. kondisi ini menyebabkan tujuan integrasi, seperti validitas data kependudukan dan perpajakan, efisiensi administrasi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, belum tercapai secara optimal. akibatnya, sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kebijakan ini. kendala yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian antara data kependudukan dan data perpajakan yang menghambat proses validasi dan rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan integrasi. oleh karena itu, pemerintah kota banda aceh melalui kpp pratama perlu meningkatkan upaya sosialisasi, pembaruan data, dan edukasi kepada masyarakat agar kebijakan integrasi ini dapat terlaksana lebih efektif. kata kunci: efektivitas, integrasi, nik, npwp, kota banda aceh.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
EFEKTIVITAS INTEGRASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala,2025
Baca Juga : PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA BANDA ACEH (Muhammad islah, 2025)
Abstract
ABSTRACK The integration of the Population Registration Number (NIK) into the Taxpayer Identification Number (NPWP) is a strategic step taken by the government to improve the efficiency of tax administration and expand the taxpayer base. However, taxpayers’ lack of knowledge and understanding of the policy to integrate the Population Registration Number (NIK) into the Taxpayer Identification Number (NPWP) has hampered its effective implementation in Banda Aceh City. The public's lack of understanding of the objectives, procedures, benefits, and deadlines for integration has resulted in low active participation, meaning that the government's efforts to build a single database to support administrative efficiency and expand the tax base have not been optimal. This study aims to analyze the effectiveness and obstacles of integrating NIK into NPWP in Banda Aceh City. The method used is qualitative with data collection techniques through interviews and documentation referring to the theory of effectiveness which includes five indicators: program understanding, accuracy of targets, timeliness, achievement of objectives, and real change. The results of the study show that this policy has not been effective. The dissemination of the policy to integrate NIK into NPWP has not reached all taxpayers, resulting in low public understanding. This condition has prevented the integration objectives, such as the validity of population and taxation data, administrative efficiency, and increased taxpayer compliance, from being optimally achieved. As a result, most people have not felt the tangible benefits of this policy. The obstacles faced include discrepancies between population and tax data, which hinder the validation process, and low levels of taxpayer understanding and awareness of the integration policy. Therefore, the Banda Aceh City Government, through the Pratama Tax Office, needs to increase its efforts in socialization, data updating, and public education so that this integration policy can be implemented more effectively. Keywords: Effectiveness, Integration, NIK, NPWP, Banda Aceh City.