Electronic Theses and Dissertation

Pemerintah indonesia menetapkan kebijakan reformasi birokrasi melalui pemangkasan jabatan eselon sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan-rb) nomor 17 tahun 2021 sebagai respons terhadap permasalahan mendasar dalam sistem birokrasi. berbagai persoalan mendasar dalam sistem birokrasi indonesia yang selama ini dianggap tidak efisien, tidak adaptif, dan berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan publik. reformasi birokrasi pemangkasan jabatan eselon ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, adaptif, serta berorientasi pada kompetensi aparatur sipil negara (asn). tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektifan serta dampak positif dan negatif penerapan kebijakan pemangkasan eselon di instansi bpsdm aceh. penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. teori yang digunakan mengacu pada teori reformasi birokrasi miftah thoha yang meliputi lima indikator: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tatalaksana, dan sistem manajemen sdm aparatur. hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mendorong transformasi struktur birokrasi menuju sistem yang lebih fungsional dan berbasis kompetensi, meskipun masih menghadapi kendala seperti resistensi pegawai, keterbatasan formasi jabatan, serta dampak psikologis terhadap asn yang terdampak. implementasi yang efektif memerlukan sosialisasi berkelanjutan, penguatan kapasitas asn, dan dukungan manajerial yang adaptif. kesimpulan dari penelitian ini, reformasi birokrasi di bpsdm aceh berpotensi meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur apabila dilaksanakan dengan perencanaan dan pembinaan yang tepat. kata kunci : reformasi birokrasi, jabatan eselon, bpsdm aceh, aparatur sipil negara (asn)

The Government of Indonesia issued a bureaucratic reform policy through the reduction of echelon positions as stipulated in the Regulation of the Minister for Administrative and Bureaucratic Reform (PermenPAN-RB) No. 17 of 2021. This policy was introduced in response to fundamental problems in the Indonesian bureaucratic system, which has long been considered inefficient, unadaptive, and more power-oriented than service-oriented. The reform aims to establish a more efficient and adaptive organizational structure that emphasizes the competence of the State Civil Apparatus (ASN). This study aims to analyze the effectiveness and the positive and negative impacts of implementing the echelon reduction policy at the Human Resources Development Agency (BPSDM) of Aceh Province. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research refers to Miftah Thoha’s Bureaucratic Reform Theory, which consists of five indicators: change management, regulatory structuring, organizational strengthening, procedural structuring, and human resource management systems. The findings reveal that the policy has encouraged the transformation of the bureaucratic structure into a more functional and competence-based system, despite several challenges such as employee resistance, limited positions, and psychological impacts. The study concludes that effective implementation, supported by continuous socialization, capacity building, and adaptive leadership, can enhance efficiency and professionalism among civil servants at BPSDM Aceh. Keywords: Bureaucratic Reform, Echelon Reduction, BPSDM Aceh, State Civil Apparatus(ASN)