Electronic Theses and Dissertation

Pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli atas tanah yang dibatalkan oleh pengadilan abstrak m. agung dewantara* sri walny rahayu** ria fitri*** berdasarkan pasal 5 huruf a peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta tanah (ppat) diberikan untuk membuat akta otentik yang mana diharuskan jujur dan tidak memihak. dalam kenyataannya terdapat akta-akta ppat akta nomor 70 tahun 2009, 71 tahun 2009, 72 tahun 2009, 324 tahun 2003, 317 tahun 2017, 318 tahun 2017 dan 349 tahun 2017 yang dibatalkan oleh pengadilan, salah satunya adalah putusan pengadilan negeri banda aceh nomor 3/pdt.g/2023/pn bna yang berdampak hukum pada penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional dan dalam putusan nomor 685/pid.sus/2019/pn bp akta ppat dibatalkan dan ppat dihukum pidana penjara 4 tahun. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim membatalkan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah, dan implikasi hukum bagi para pihak akibat pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh ppat, serta bentuk tanggungjawab ppat terhadap akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan analitik, (analitycal approach) perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). analisis data yang digunakan ada analisis kualitatif. hasil penelitian diketahui bahwa putusan pengadilan nomor 3/pdt.g/2023/pn bna membatalkan akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan ppat karena tidak terpenuhinya syarat materiil terkait keabsahan penjual dan status objek tanah warisan yang belum dialihkan secara sah. putusan pengadilan nomor 685/pid.sus/2019/pn.bp dinyatakan bahwa akta batal demi hukum dan ppat dipidana penjara 4 tahun dikarenakan melanggar pasal 372 kuhp karena terlibat dalam perbuatan melawan hukum. meskipun akta dibuat secara formil, pengadilan menilai adanya cacat hukum dan menyatakan akta tersebut batal demi hukum, memerintahkan pengembalian tanah, serta menimbulkan implikasi hukum pada para penggugat mendapatkan kembali hak atas tanahnya atau dikembalikan hak atas tanahnya, tergugat kehilangan hak atas tanah, ppat bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana, kantor pertanahan berkewajiban membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan. disarankan agar ppat dan pembeli selalu memverifikasi status hukum tanah dan keabsahan dokumen sebelum transaksi. ppat wajib berhati-hati, memastikan subjek dan objek sah, membacakan isi akta, serta menyimpan bukti verifikasi. kantor pertanahan dan masyarakat juga perlu lebih cermat dalam memeriksa keabsahan tanah guna menghindari sengketa. memohon kepada kanwil pertanahan untuk pembatalan akta. kata kunci: akta jual beli, pertanggungjawaban, ppat, pembatal akta, pengadilan

RESPONSIBILITY OF THE LAND DEED OFFICIAL (PPAT) FOR A SALE AND PURCHASE DEED OF LAND CANCELED BY THE COURT ABSTRACT M. Agung Dewantara* Sri Walny Rahayu** Ria Fitri*** Based on Article 5 letter a of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of Land Deed Making Officials, Land Deed Making Officials (PPAT) are given to make authentic deeds which are required to be honest and impartial. In reality, there are PPAT deeds Deed Number 70 of 2009, 71 of 2009, 72 of 2009, 324 of 2003, 317 of 2017, 318 of 2017 and 349 of 2017 which were annulled by the Court, one of which is the Decision of the Banda Aceh District Court Number 3 / PDT.G / 2023 / PN BNA which has a legal impact on the issuance of certificates issued by the National Land Agency and In Decision Number 685 / Pid.Sus / 2019 / PN Bp PPAT Deeds were annulled and PPAT was sentenced to 4 years in prison. The purpose of this research is to explain and analyze the basis for the judge's considerations in annulling a sale and purchase deed drawn up before a Land Deed Official, and the legal implications for the parties resulting from the cancellation of a sale and purchase deed drawn up by a Land Deed Official (PPAT). This includes the PPAT's responsibilities regarding the sale and purchase deed canceled by the court. The research method used is a normative juridical research method, using an analytical approach, a statute approach, and a case approach. Qualitative data analysis was used. The research results indicate that Court Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN Bna annulled the land sale and purchase deed drawn up before a Land Deed Official (PPAT) due to the failure to fulfill material requirements related to the seller's legitimacy and the status of the inherited land, which had not been legally transferred. Court Decision Number 685/Pid.Sus/2019/PN.Bp declared the deed null and void, and the PPAT was sentenced to four years' imprisonment for violating Article 372 of the Criminal Code for engaging in an unlawful act. Despite the formalities of the deed, the court deemed it legally flawed and declared it null and void, ordering the return of the land, and creating legal implications for the plaintiffs, who could regain their land rights or have their land rights restored. The defendant lost their land rights. The Land Deed Officer (PPAT) is responsible for administrative, civil, and criminal liability. The Land Office is obligated to cancel the certificate issued based on the court decision. It is recommended that the PPAT and the buyer always verify the legal status of the land and the validity of the documents before making a transaction. The PPAT must exercise caution, ensure the subject and object are valid, read the contents of the deed, and retain evidence of verification. The Land Office and the community also need to be more careful in verifying the validity of the land to avoid disputes. Request the Regional Land Office for Deed Cancellation. Keywords: Sale and Purchase Act, Liability, Land Deed Makin Office, Cancellation of Act, Court