Electronic Theses and Dissertation

Pelindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu tpks) hadir sebagai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis kekerasan seksual serta mekanisme pelindungan korban secara menyeluruh. secara normatif, uu ini telah memberikan jaminan pelindungan yang kuat melalui pendekatan berbasis korban yang menempatkan hak korban sebagai pusat proses peradilan. namun, dalam praktiknya di banda aceh, pelindungan terhadap korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan uu tpks di banda aceh, upaya pelindungan korban kekerasan seksual yang diatur dalam uu tpks, dan menjelaskan apa yang menjadi penghambat perlindungan korban di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan penyidik kepolisian, jaksa dan hakim serta unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) banda aceh dan pendamping korban, guna memperoleh gambaran langsung mengenai praktik hukum yang berlaku. data yang ada kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uu tpks di banda aceh masih terbatas karena keberlakuan qanun jinayat sebagai hukum daerah yang juga mengatur tindak pidana kekerasan seksual. dalam praktiknya, jaksa dan hakim lebih banyak menggunakan qanun jinayat, sementara pelindungan korban sesuai uu tpks baru diterapkan sebagian, mencakup pemulihan, pendampingan, layanan hukum, dan perlindungan dari reviktimisasi. namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama terkait hak restitusi yang belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas. hambatan utama meliputi belum sinkronnya uu tpks dan qanun jinayat, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum efektifnya pemenuhan hak restitusi oleh pelaku. disarankan agar pemerintah aceh melakukan revisi terhadap qanun jinayat agar selaras dengan prinsip perlindungan korban dalam uu tpks. selain itu, pengadilan perlu menyusun pedoman teknis untuk menerapkan prinsip-prinsip uu tpks dalam persidangan, serta aparat penegak hukum perlu mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pendekatan berbasis korban.

Protection for victims of sexual violence is an essential part of a criminal justice system oriented toward justice and recovery. Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) serves as a national legal instrument that specifically regulates the types of sexual violence and provides a comprehensive mechanism for victim protection. Normatively, this law offers strong guarantees of protection through a victim-centered approach that places the rights of victims at the core of the judicial process. However, in practice in Banda Aceh, protection for victims of sexual violence has not been fully implemented. This study aims to analyze the implementation of the UU TPKS in Banda Aceh, the victim protection efforts regulated under it, and to explain the obstacles to victim protection within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature review and interviews with police investigators, prosecutors, judges, the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA) of Banda Aceh, and victim assistants to obtain a direct picture of the prevailing legal practices. The data were then analyzed and presented descriptively to answer the research problems. The findings show that the implementation of the UU TPKS in Banda Aceh remains limited due to the enforcement of the Qanun Jinayat as regional law, which also regulates sexual violence crimes. In practice, prosecutors and judges tend to apply the Qanun Jinayat, while victim protection under the UU TPKS has only been partially implemented—covering recovery, assistance, legal services, and protection from revictimization. However, its implementation remains suboptimal, particularly concerning the right to restitution, which still lacks a clear enforcement mechanism. The main obstacles include the lack of synchronization between the UU TPKS and the Qanun Jinayat, limited budget, weak inter-agency coordination, and ineffective fulfillment of restitution rights by perpetrators. It is recommended that the Aceh Government revise the Qanun Jinayat to align it with the principles of victim protection under the UU TPKS. In addition, the courts should develop technical guidelines for applying the principles of the UU TPKS in trials, and law enforcement officers should receive capacity building related to victim-centered approaches.