Peran notaris dalam pembuatan akta otentik pembiayaan sindikasi di pt. bprs harta insan karimah parahyangan ghadamfar muflih idroes yanis rinaldi * ika susilwati ** *** abstrak pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana oleh beberapa lembaga keuangan kepada satu debitur. pembiayaan ini melibatkan banyak pihak dalam pembuatan perjanjiannya, ini menuntut notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. belum terdapatnya pengaturan secara spesifik peran, kewenangan, dan tanggung jawab notaris dalam pembiayaan sindikasi, terutama pada sindikasi antara lks dan lkk. regulasi yang ada seperti uu no. 2 tahun 2014, uu no. 21 tahun 2008, pojk no. 13 dan 26 tahun 2021, serta fatwa dsn-mui no. 91/2014 masih bersifat umum dan belum mencakup pelaksanaan tugas notaris. kekosongan ini menimbulkan potensi keabsahan akta sesuai pasal 1870 kuhperdata yang menyatakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan dan risiko pertanggungjawaban hukum terhadap notaris bila akta dinilai tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. penelitian ini bertujuan menjelaskan peran notaris dalam pembuatan akta otentik pembiayaan sindikasi di pt. bprs harta insan karimah parahyangan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam praktik tersebut. metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan notaris dan pegawai dari pt. bprs hik parahyangan. analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai penasehat penyusun struktur perjanjian, serta menjaga kesesuaian transaksi dengan hukum positif dan prinsip syariah. hambatan yang dihadapi antara lain notaris yang belum mempunyai sertifikasi syariah, kompleksitas verifikasi dokumen, penyesuaian prinsip syariah dengan konvensional serta keterbatasan waktu dan sdm. solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kompetensi notaris dalam membuat pembiayaan sindikasi pada perbankan syariah, tetap menerapkan prinsip kehati-hatian oleh notaris dan bank, serta meningkatkan kompentensi sdm di kantor notaris. penelitian ini menyarankan agar notaris terus meningkatan kompetensinya di bidang hukum perbankan syariah serta pemerintah menyusun pedoman nasional pembiayaan sindikasi syariah untuk menjamin kepastian hukum. kajian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi integrasi hukum perdata dan syariah serta menilai efektivitas peran notaris dalam mencegah sengketa. kata kunci: notaris, akta otentik, pembiayaan sindikasi, perbankan syariah.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI DI PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN. Banda Aceh Fakultas Hukum,2025
Baca Juga : KONSEKUENSI YURIDIS PELANGGARAN BENTUK AKTA OTENTIK DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN OLEH NOTARIS (Safira Nurul Fatia, 2023)
Abstract
THE ROLE OF THE NOTARY IN DRAFTING AUTHENTIC DEEDS FOR SYNDICATED FINANCING AT PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN Ghadamfar Muflih Idroes Yanis Rinaldi * Ika Susilwati ** *** ABSTRACT Syndicated financing in Sharia-compliant banking refers to the disbursement of large-scale funding by multiple financial institutions to a single debtor. This type of financing involves numerous parties and complex agreements, thereby necessitating the involvement of a notary as a public official authorized to draw up authentic deeds. The role of the notary is critical in ensuring legal certainty and protection for all parties involved. However, currently no specific regulation detailing the role, authority, and responsibilities of notaries in syndicated financing, particularly in syndications involving Islamic Financial Institution and Conventional Finansial Institution. Existing regulations, such as Law No. 2 of 2014, Law No. 21 of 2008, Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 13 and 26 of 2021, and DSN-MUI Fatwa No. 91/2014, remain general and do not comprehensively address the notary's duties in this context. This regulatory gap raises concerns regarding the validity of the deed and the potential legal liability of notaries if the deed is deemed inconsistent with prevailing legal systems. This study aims to explain the role of notaries in drafting authentic deeds for syndicated financing at PT. BPRS HIK Parahyangan, as well as to identify the obstacles and propose solutions encountered in practice. Employing empirical juridical method with statutory and conceptual approach. Data were collected through literature review and interviews with notaries and employee of PT. BPRS HIK Parahyangan. Data were analyzed qualitatively The findings reveal that the notary serves not only as a drafter of authentic deeds but also as a legal advisor, agreement structurer, and guarantor of compliance with both positive law and Sharia principles. Challenges faced include the need for notaries to be certified in Sharia law, the complexity of document verification, reconciliation of Sharia and conventional principles, and limitations in time and human resources. Proposed solutions include enhancing the competence of notaries in syndicated financing, maintaining prudential principles by both notaries and banks, and improving HR at notarial offices. This study recommends enhancing notaries' expertise in Sharia banking law, formulating national guidelines on syndicated financing, and conducting further research on integrating civil and Sharia law and evaluating notaries' role in dispute prevention. Keywords: Notary, Authentic Deeds, Syndication Financing, Sharia Banking.
Baca Juga : KEPASTIAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Yulsilvia, 2023)