Electronic Theses and Dissertation

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, penghapusan bmn merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan aset negara yang memiliki dampak administratif dan akuntansi, serta harus dilakukan sesuai regulasi seperti pp no. 28 tahun 2020 dan pmk no. 165/pmk.06/2021. tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur akuntansi penghapusan bmn, memahami implementasinya di kanwil djkn aceh, serta mengidentifikasi bentuk pemindahtanganan seperti lelang, hibah, tukar-menukar, dan penyertaan modal. metode yang digunakan adalah observasi langsung, studi literatur, dan keterlibatan dalam kegiatan administrasi penghapusan. hasil dari kerja praktik ini menunjukkan bahwa prosedur penghapusan barang milik negara (bmn) yang dilaksanakan pada kanwil djkn aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pmk nomor 165/pmk.06/2021 dan pp nomor 8 tahun 2020. hal ini tercermin dari kesesuaian setiap tahapan administrasi dan akuntansi dalam proses penghapusan bmn dengan regulasi tersebut, mulai dari pencatatan, pemusnahan, hingga pemindahtanganan dalam berbagai bentuk.

State-owned goods (Barang Milik Negara/BMN) refer to all items purchased or acquired throught the State Budget or other legitimate sources. The disposal of BMN is an essential stage in the asset management cycle, as it has administrative and accounting implications, and must be carried out in accordance with regulations such as Government Regulation (PP) No. 28 of 2020 and Minister of Finance Regulation (PMK) No. 165/PMK.06/2021. The purpose of this intership is to understand the accounting procedures for the disposal of BMN, to examine their implementation at the regional office of DJKN Aceh, and to identify forms of transfer such as auctions, grants, exchanges, and capital participation. The methods used include direct observation, literature study, and involvement in administratif activities related to asset disposal. The results of this intership indicate that the procedures for the disposal of State-Owned Goods (BMN) implemented at the Regional Office of DJKN Aceh have been carried out in accordance with the applicable regulations, namely PMK No.165/PMK.06/2021 an PP No.28 of 2020. This is reflected in the compliance of each administrative and accounting stage in the BMN disposal process with these regulations, starting from recording, destruction, to transfer in various forms.