Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf m undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menegaskan komponen ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta antara lain, karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. penayangan pertandingan sepak bola merupakan salah satu bagian dari komponen yang diatur dalam undang-undang hak cipta. namun, meskipun penayangan pertandingan diatur dalam regulasi, kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta dalam bentuk penayangan ilegal pertandingan sepak bola. penelitian ini bertujuan menjelaskan apakah hak penyiaran pertandingan sepak bola melalui platform digital berdasarkan undang-undang hak cipta, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berlangganan dalam suatu media platform online. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang nomor 28 tahun 2014 secara normatif telah memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta. namun, dalam implementasinya, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan, kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme penegakan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. praktik penayangan ilegal tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak integritas hak moral pemegang hak cipta, serta mengancam ekosistem industri penyiaran secara keseluruhan. perlindungan hak cipta dalam konteks ini tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, tetapi juga memerlukan sinergi antara lembaga negara, pemegang hak, dan masyarakat. disarankan untuk perlindungan hak cipta pertandingan sepak bola adanya aturan turunan praktis, pemblokiran situs ilegal cepat, dan teknologi pengawasan. pemegang hak siar perlu drm dan kerja sama platform resmi. penanganan pelanggaran meliputi hukum, teknologi verifikasi, dan edukasi masyarakat. koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional juga penting. pendekatan ini diharapkan mendorong konsumsi legal dan kepastian hukum.

Pursuant to Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it is stipulated that the components of a creation protected by copyright include, among others, literary works, scientific works, and art. The broadcasting of football matches constitutes one of the components regulated under the Copyright Law. However, despite the regulation of match broadcasting, in practice, numerous violations of copyright occur in the form of illegal broadcasting of football matches. This study aims to explain whether the broadcasting rights of football matches through digital platforms are recognized under the Copyright Law, and to identify the forms of infringement committed by subscribers on online media platforms. This study employs a normative juridical method with a statutory approach. This approach is conducted by examining all relevant laws and regulations related to the legal issue under discussion. The results of the study indicate that Law Number 28 of 2014 normatively grants exclusive rights to copyright holders. However, in its implementation, weaknesses remain in aspects of supervision, public legal awareness, and the suboptimal enforcement mechanisms, whether administrative, civil, or criminal. The practice of illegal broadcasting not only causes economic harm but also damages the moral rights of copyright holders and threatens the integrity of the broadcasting industry ecosystem as a whole. Protection of copyright in this context requires not only legal sanctions but also synergy among state institutions, rights holders, and the community. It is recommended that for the protection of football match copyrights, practical derivative regulations be established, swift blocking of illegal sites be implemented, and monitoring technologies be utilized. Rights holders should employ Digital Rights Management (DRM) systems and collaborate with official platforms. Handling of infringements should include legal action, technological verification, and public education. Inter-agency coordination and international cooperation are also essential. This approach is expected to promote lawful consumption and legal certainty.