Electronic Theses and Dissertation

Peyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak anak jalanan berdasarkan keadilan restoratif dengan penerapan diversi dinilai sangat membantu untuk penyelesaiaan perkara diluar pengadilan dibanding dengan jalur pengadilan, berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan pendekatan restorative justice dengan penerapan diversi. salah satu implementasi diversi dalam pengadilan negeri kota banda aceh yaitu pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan. terkait penerapan deversi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan penegakan hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana, untuk menjelaskan hambatan pada pelaksanaa penegakan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan. untuk mendapatkan data dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan metode yuridis empiris. penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan juga informan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca: buku, jurnal dan juga peraturan perundang-undangan. penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh telah mengacu pada undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti kesulitan identifikasi anak jalanan, ketiadaan pendampingan orang tua/wali, keterbatasan sarana prasarana pendukung, dan minimnya sdm kompeten. kepolisian resor kota banda aceh telah membentuk unit pelayanan perempuan dan anak dengan penyidik terlatih dan menerapkan prosedur khusus yang humanis, sementara pengadilan negeri banda aceh telah mengimplementasikan tim hakim anak bersertifikasi dan prosedur sidang ramah anak. kedua institusi menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif meskipun menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif dan keterbatasan program rehabilitasi khusus anak jalanan. disarankan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penanganan anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, serta perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pemahaman khusus mengenai karakteristik dalam penanganan anak jalanan.

The settlement of criminal cases involving street children through restorative justice and the application of diversion is considered highly beneficial for resolving cases outside of the court system, as compared to the judicial route. Pursuant to Article 5 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stipulated that the juvenile criminal justice system must prioritize restorative justice approaches through the implementation of diversion. One of the implementations of diversion in the Banda Aceh District Court is in cases of criminal acts committed by street children. However, there are still several obstacles in the implementation of diversion. The objective of this thesis is to explain the enforcement of law against street children who commit criminal acts, to identify the obstacles in the implementation of law enforcement in handling such cases, and to elaborate on the efforts made in the enforcement of law in addressing crimes committed by street children. To obtain the necessary data, both field research and library research were conducted using an empirical juridical method. Field research was carried out through interviews with respondents and informants. Library research was conducted by reviewing books, journals, and statutory regulations. The research indicates that law enforcement against street children who commit criminal offenses within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court has been based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, it still faces significant challenges such as difficulties in identifying street children, lack of parental or guardian support, limited supporting facilities and infrastructure, and a shortage of competent human resources. The Banda Aceh City Police Resort has established a Women and Children’s Services Unit staffed by trained investigators and has implemented special humane procedures. Meanwhile, the Banda Aceh District Court has applied certified juvenile judges and child-friendly hearing procedures. Both institutions demonstrate a paradigm shift from a retributive to a restorative approach, although they continue to face obstacles such as limited public understanding of restorative justice and the lack of specific rehabilitation programs for street children. It is recommended that coordination among institutions handling street children in conflict with the law be enhanced, and that the capacity of law enforcement officers be improved through training and specialized understanding of the characteristics involved in handling cases concerning street children.