Hutan mangrove di kecamatan setia bakti ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk dijadikan kawasan ekowisata. hal ini dilihat dari beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh masyarakat berupa jembatan-jembatan kecil untuk menyusuri hutan mangrove. akan tetapi, hutan mangrove di kecamatan setia bakti selama ini pengelolaannya belum maksimal, hal ini dilihat dari masih kurang adanya penyediaan fasilitas sarana dan prasaran penunjang di kawasan wisata. ini dilihat dari beberapa fasilitas yang sudah rusak namun tidak ada perbaikan dan kurang adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasaran dalam menunjang hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata. untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove di kecamatan setia bakti tersebut. hal ini karena masyarakat merupakan pihak atau orang yang paling dekat dengan kawasan hutan mangrove dan yang paling bisa diharapkan dalam pengelolaan hutan mangrove. namun, di sisi lain adanya peraturan pemerintah kabupaten aceh jaya tentang pelarangan penebangan hutan mangrove, membuat masyarakat kembali terhalang dalam berpartisipasi pengelolaan hutan tersebut. tingkat persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dalam kawasan wisata diperlihatkan bahwa 23,75% responden menyatakan bahwa fungsi ekowisata sebagai area edukasi. selain itu persepsi masyarakat terhadap fasilitas tempat kuliner sebanyak 28,74%. sementara itu, untuk pengembangan kawasan wisata sebanyak 28,75% responden berpendapat bahwa keindahan alam kawasan wisata sayeueng harus menjadi prioritas utama, guna menjaga pesona dan keseimbangan ekosistemnya agar tetap lestari dan menarik bagi wisatawan.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN WISATA SAYEUNG ACEH JAYA. Banda Aceh Fakultas Pertanian,2025
Baca Juga : STUDI PERUBAHAN SEBARAN HUTAN MANGROVE PRA DAN PASCA TSUNAMI DI ACEH JAYA (Syartika Andi Putri, 2015)
Abstract
The mangrove forest in Setia Bakti District has begun to be utilized by the community and government as an ecotourism area. This is evident in the facilities provided by the community, including small bridges for traversing the mangrove forest. However, the management of the mangrove forest in Setia Bakti District has not been optimal, as evidenced by the lack of supporting facilities and infrastructure in the tourism area. This is evident in several damaged facilities that have not been repaired, and the lack of adequate infrastructure to support the mangrove forest's development as an ecotourism area. Therefore, community participation is essential in managing the mangrove forest in Setia Bakti District. This is because the community is the party or people closest to the mangrove forest and the ones most likely to be relied upon for its management. However, the Aceh Jaya Regency Government Regulation on the Prohibition of Mangrove Logging has further hindered the community from participating in forest management. Community perceptions regarding mangrove forest management within tourist areas show that 23.75% of respondents stated that ecotourism serves as an educational area. Furthermore, 28.74% of respondents expressed a positive perception regarding culinary facilities. Meanwhile, regarding tourism development, 28.75% of respondents believed that the natural beauty of the Sayeueng tourist area should be a top priority, in order to maintain the charm and balance of its ecosystem, ensuring its sustainability and attractiveness to tourists.
Baca Juga : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KONDISI EKOSISTEM MANGROVE DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (Mulyana Sari, 2013)