Electronic Theses and Dissertation

Dalam perjanjian jual beli rumah antara konsumen dengan developer, pada pasal 2 perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) menegaskan bahwa apabila terjadi pembatalan oleh pihak konsumen maka akan di kenakan pemotongan 10% dari harga rumah. dalam praktiknya, di pt. samudra indah property terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, di mana pihak konsumen membatalkan perjanjian yang telah disepakati. pembatalan perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 1338 ayat (2) kuh perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sehingga konsumen dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli rumah antara konsumen dengan developer, faktor wanprestasi yang terjadi, serta penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak developer dan konsumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli rumah di pt. samudra indah property dibuat secara tertulis melalui perjanjian pengikatan jual beli (ppjb). namun, dalam pelaksanaannya muncul permasalahan karena pihak konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian ini berupa tidak dapat melaksanakan prestasi sama sekali, di mana pihak konsumen melakukan pembatalan pada perjanjian jual beli secara sepihak setelah pembayaran uang muka (dp). penyelesaian sengketa dilakukan melalui somasi dan musyawarah. dalam kasus pembatalan sepihak oleh konsumen, developer memotong 10% dari harga rumah sesuai ketentuan dalam perjanjian. disarankan agar pihak konsumen agar terlebih dahulu melakukan survei terhadap perumahan dan juga lebih cermat dalam mempertimbangkan aspek finansial dan komitmen jangka panjang sebelum melakukan transaksi jual beli rumah, khususnya dalam hal pembayaran uang muka dan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (ppjb).

In the sale and purchase agreement of a house between the consumer and the developer, Article 2 of the Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or PPJB) stipulates that in the event of a cancellation by the consumer, a deduction of 10% from the purchase price of the house shall be imposed. In practice, at PT. Samudra Indah Property, a breach of contract occurred in the execution of the sale and purchase agreement, wherein the consumer unilaterally canceled the agreement that had previously been agreed upon. Such cancellation contradicts Article 1338 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), which provides that an agreement cannot be revoked except by mutual consent of the parties, or for reasons that are legally justified. As such, the consumer may be subject to sanctions in the form of compensation for damages. The objective of this thesis is to explain the implementation of the house sale and purchase agreement between the consumer and the developer, the factors that led to the breach of contract, and the resolution methods applied in the event of a breach of such agreement. The research method used in this study is empirical juridical, which combines literature review with field research. Secondary data were obtained from books, journals, and statutory regulations, while primary data were gathered through direct interviews with both the developer and the consumer. The findings of the research indicate that the house sale and purchase agreement at PT. Samudra Indah Property was made in writing through the PPJB. However, in its implementation, problems arose due to the consumer’s inability to fulfill the obligations as previously agreed. The breach of contract in this case was characterized by the consumer's complete failure to perform, whereby the consumer unilaterally canceled the agreement after making a down payment (DP). Dispute resolution was conducted through formal warnings (summons) and deliberation (amicable settlement). In cases of unilateral cancellation by the consumer, the developer imposed a deduction of 10% from the house price in accordance with the provisions of the agreement. It is recommended that consumers first conduct a thorough survey of the housing project and carefully assess their financial capacity and long-term commitment before entering into a sale and purchase transaction, particularly with respect to the down payment and the signing of the PPJB.