Electronic Theses and Dissertation

Pasal 363 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. terhadap pelaku yang masih berstatus anak, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (uu sppa) secara tegas mengatur bahwa penanganan perkara wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif seperti diversi, dan pemidanaan hanya sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). namun dalam praktiknya, masih ditemukan anak yang dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan walaupun terdapat alternatif penyelesaian lain. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, implementasi pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan dampak pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan negeri banda aceh mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, mengacu pada pasal 363 kuhp serta prinsip dalam uu sppa, seperti kepentingan terbaik bagi anak dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. dalam dua putusan yang diteliti, hakim menjatuhkan pidana berbeda, yaitu penjara di lembaga pembinaan khusus anak (lpka) dan masa percobaan di uptd rsjn dinas sosial aceh. pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antar lembaga dan tetap menjamin hak-hak anak. meskipun pemidanaan memberi dampak positif seperti efek jera dan perbaikan diri, tantangan masih muncul dalam proses reintegrasi sosial akibat kurangnya dukungan keluarga dan stigma masyarakat. diharapkan agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan senantiasa mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam uu sppa. diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap anak melalui koordinasi antarlembaga serta penerapan prinsip keadilan restoratif. diharapkan kepada keluarga, masyarakat, dan instansi sosial untuk memberikan dukungan aktif dalam proses reintegrasi anak pasca pemidanaan.

Article 363 of the Indonesian Penal Code (KUHP) regulates the criminal offense of theft with aggravating circumstances, carrying a maximum imprisonment of seven (7) years. For perpetrators who are still minors, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) explicitly stipulates that case handling must prioritize a restorative justice approach, such as diversion, with criminal punishment applied only as a last resort (ultimum remedium). However, in practice, there are still cases where minors are sentenced to imprisonment for theft with aggravating circumstances, even though alternative resolutions exist. The purpose of this thesis is to explain the judicial considerations regarding minors who commit theft with aggravating circumstances, the implementation of criminal sanctions against such minor offenders, and the impact of criminal sanctions on them. The research method employed is empirical juridical research. Data collection involved primary data obtained through interviews with respondents and informants, and secondary data consisting of literature, including books, statutory regulations, journals, and theses. The research findings indicate that criminal sanctions against minors who commit theft with aggravating circumstances at the Banda Aceh District Court consider both juridical and non-juridical aspects, referring to Article 363 of the KUHP and principles under the UU SPPA, such as the best interests of the child and criminal sanctions as a last resort. In the two case decisions studied, judges imposed different sanctions: imprisonment in a Special Child Development Institution (LPKA) and a probationary period at the UPTD RSJN, Social Service of Aceh. Implementation was carried out through inter-agency coordination while still safeguarding the rights of the child. Although criminal sanctions can have positive effects, such as deterrence and self-improvement, challenges remain in the social reintegration process due to limited family support and societal stigma. It is expected that judges, when imposing sentences on minors who commit theft with aggravating circumstances, consistently prioritize the principle of child protection as regulated in the UU SPPA. Law enforcement officials are expected to enhance the effectiveness of criminal sanctions for minors through inter-agency coordination and the application of restorative justice principles. Families, communities, and social institutions are also expected to provide active support in the reintegration process of children after the completion of criminal sanctions.