Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 169 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang kewajiban pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kesadaran, dan kelas jalan. pelaku pelanggaran dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal rp.500.000. meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur masih banyak pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui angkutan jalan yang bebannya melebihi daya angkut yang seharusnya. sehingga ditemukan kecelakaan dan kerusakan jalan. tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan penegakan hukum terhadap kendaraan dengan muatan berlebih, kendala dalam menegakkan hukum dan upaya satlantas polres aceh besar dalam mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap kendaraan dengan daya angkut berlebih di kabupaten aceh besar. metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan langsung. penelitian menunjukkan penegakan hukum kendaraan bermuatan berlebih belum optimal dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor kondisi jalan raya. kendala utama penegakan hukum muatan berlebih meliputi keterbatasan personil, kurangnya koordinasi, tekanan pelaku usaha, dan rendahnya kesadaran masyarakat. dalam upaya meningkatkan pemantauan dan jumlah petugas agar bisa memperketat hukum yang sudah di terapkan dan memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap kendaraan dengan muatan berlebih dan terhadap pemerintahan aceh besar harus mendukung dalam segi anggaran agar terlaksanakannya penerapan zero overdimension di wilayah hukum polres aceh besar. disarankan satlantas polres aceh besar bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama dinas perhubungan kabupaten aceh besar dalam mengembangkan infrastruktur pendukung seperti kamera pengawas dan pusat kontrol, menegakkan hukum yang tegas bagi pelanggar muatan kendaraan, serta meningkatkan kapasitas sdm melalui pelatihan khusus penanganan over dimention over loading.

Based on Article 169 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, drivers and/or freight transport companies are obliged to comply with the provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions, and road classification. Any person who violates these provisions shall be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of two (2) months or a fine of up to IDR 500,000. Despite the existence of legal instruments governing these matters, many freight transports still violate the rules on carrying capacity, as evidenced by numerous overloaded vehicles on public roads. This has led to frequent accidents and road damage. The purpose of this thesis is to explain the law enforcement mechanisms applied to vehicles with excessive loads, identify the challenges in enforcing such laws, and analyze the efforts made by the Traffic Unit of the Aceh Besar Police (Satlantas Polres Aceh Besar) to overcome obstacles in enforcing the law against overloaded vehicles in Aceh Besar District. The research method employed is empirical juridical research, which involves analyzing and examining legal issues directly through interviews and field observations. The research findings indicate that law enforcement against overloaded vehicles has not been optimal due to several factors, namely human factors, vehicle conditions, and road conditions. The main obstacles to enforcing the law on overloading include limited personnel, lack of coordination, pressure from business actors, and low public awareness. Efforts to improve law enforcement include increasing the number of officers and enhancing monitoring systems to tighten existing regulations, as well as conducting more intensive public outreach on the dangers of overloading. Furthermore, the Aceh Besar Government should provide financial support to ensure the implementation of the “Zero Over Dimension” policy within the jurisdiction of the Aceh Besar Police. It is recommended that the Traffic Unit of the Aceh Besar Police cooperate with the local government, particularly the Department of Transportation of Aceh Besar District, to develop supporting infrastructure such as surveillance cameras and control centers, strictly enforce sanctions against vehicle overloading violations, and enhance the capacity of human resources through specialized training in handling Over Dimension Over Loading (ODOL) cases.