Electronic Theses and Dissertation

Dalam pasal pasal 1313 kuh perdata disebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". dalam pasal 1338 ayat (2) kuhperdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. namun dalam praktiknya, perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar seperti pada kasus pemutusan sepihak kerjasama bagi hasil pada toko swalayan di kota bireueun. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan apa faktor penyebab terjadinya pemutusan sepihak kerjasama bagi hasil pada toko swalayan dikota bireueun, untuk menjelaskan penyelesaian perkara secara hukum terkait pemutusan sepihak kerja sama bagi hasil pada toko swalayan di kota bireuen. jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. data yang diperlukan berupa data hukum sekunder dan data hukum primer. data hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku dan skripsi. data hukum primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya pemutusan sepihak kerjasama bagi hasil pada toko swalayan karena kurangnya kejelasan dalam perjanjian, kurangnya kepercayaan, ketimpangan kekuasaan dalam kerjasama, tuduhan sepihak tanpa klarifikasi, dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman hukum. penyelesaian perkara secara hukum terkait pemutusan sepihak kerjasama bagi hasil pada toko swalayan amanah diselesaikan dengan cara negosiasi yaitu dengan tercapai titik temu yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak, di mana pemodal mengakui kontribusi pengelola selama kerjasama, dan bersedia memenuhi hak bagi hasil yang seharusnya diterima oleh pengelola. disarankan kepada kedua belah pihak harus memiliki dokumen penting, dan juga disarankan kepada para pihak apabila terjadi masalah, musyawarah dan klarifikasi langsung harus diutamakan sebelum mengambil tindakan, terutama tindakan pemutusan kerja sama yang berdampak besar.

Article 1313 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) states that "An agreement is an act by which one or more persons bind themselves to one or more other persons." Furthermore, Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code provides that “An agreement cannot be withdrawn except by mutual consent of both parties or for reasons deemed sufficient by law.” However, in practice, agreements do not always run smoothly, as seen in the case of the unilateral termination of a profit-sharing cooperation agreement at a convenience store in Bireuen City. The purpose of this thesis is to explain the factors that led to the unilateral termination of a profit-sharing cooperation agreement at a convenience store in Bireuen City, and to analyze the legal resolution of the dispute arising from such unilateral termination. This research adopts a juridical-empirical approach. The data used consist of primary legal data and secondary legal data. Secondary legal data were obtained through library research by studying and reviewing laws and regulations, journals, books, and theses. Primary legal data were obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. The results of the research indicate that the factors causing the unilateral termination of the profit-sharing cooperation at the convenience store include the lack of clarity in the agreement, lack of trust, imbalance of power within the cooperation, unilateral accusations without clarification, and lack of legal awareness or understanding. The legal settlement of the dispute concerning the unilateral termination of the profit-sharing cooperation at Amanah Convenience Store was achieved through negotiation, reaching a mutual agreement that accommodated the interests of both parties. In this settlement, the investor acknowledged the manager’s contribution during the cooperation period and agreed to fulfill the manager’s rightful share of the profits. It is recommended that both parties ensure the availability of essential legal documents, and in the event of a dispute, they should prioritize deliberation and direct clarification before taking any action particularly actions such as terminating the cooperation, which may have significant consequences.