Electronic Theses and Dissertation

Abstrak widya raihan zahra, 2025 pelaksanaan perlindungan penumpang pada pelayaran kapal rute sinabang - calang fakultas hukum, universitas syiah kuala (v,70), pp., tabl., bibl., app. susiana, s.h., m.h. pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. perlindungan penumpang seharusnya mencakup keselamatan, keamanan, dan kenyamanan selama pelayaran. salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah memastikan bahwa jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas maksimum yang telah ditentukan dalam dokumen muatan kapal. kenyataanya, pada saat musim liburan dan hari raya, pada pelayaran rute sinabang- calang sering terjadi pelanggaran di mana jumlah penumpang melebihi batas kapasitas yang telah ditetapkan. hal ini berisiko terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan penumpang, faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan perlindungan penumpang, serta peran pemerintah terhadap perlindungan penumpang pada pelayaran rute sinabang - calang. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisempiris. data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan melakukan observasi langsung. data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundangundangan, jurnal, buku-buku dan skripsi. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan penumpang diwujudkan melalui pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh marine inspector, penerbitan spb oleh syahbandar, penyediaan alat keselamatan, ruang medis, serta asuransi kecelakaan bagi penumpang resmi. faktor yang menjadi kendala meliputi tidak adanya penerapan standar operasional prosedur (sop) pelabuhan yang tegas dan prasarana yang tidak memadai, lemahnya pengawasan petugas, kurangnya sosialisasi kepada penumpang atau masyarakat, serta kesadaran masyarakat. adapun peran pemerintah tercermin dalam pengawasan kelayakan kapal, penyediaan fasilitas pelabuhan, serta pembatasan jumlah penumpang melalui koordinasi antara dinas perhubungan aceh, dinas perhubungan simeulue, dan syahbandar. disarankan kepada dinas perhubungan simeulue dan pt. asdp untuk menegakkan sop secara tegas guna membatasi akses pengantar dan mencegah keberangkatan penumpang ilegal. dinas perhubungan aceh perlu menerapkan sistem e-ticketing di pelabuhan sinabang dan calang serta menyediakan fasilitas pendukung, termasuk mesin pengamanan dan ruang tunggu steril.