Electronic Theses and Dissertation

Pasal 92 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki siup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pada putusan nomor 184/ pid.sus /2022/pn. bna terdapat peristiwa hukum terkait dengan tindak pidana penagkapan ikan secara ilegal. tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dalam melakukan pertimbangan hakim telah memenuhi fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan. hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada putusan nomor 184/pid.sus/2022/pn.bna terdapat fakta-fakta yang tidak dimuat dalam pertimbangaan majelis hakim. hal ini terkait dengan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan pembuktian terhadap terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 32 kali. dalam putusannya belumlah memuat asas keadilan, dikarenakan majelis hakim tidak menyeluruh melihat fakta-fakta di persidangan dan juga terkait dengan masalah putusan hakim yang rendah, ini jugaa sama dengan asas kepastian hukum yang belum memenuhi sepenuhnya, namun terhadap unsur kemanfaatan, hukum dalam putusan ini telah terpenuhi dikarenakan teori yang di hubungan dengan isi putusan yang mana putusan ini memberikan manfaat, yaitu terkait dengan dikembalikanya kapal, namun juga alat-alat diambil kepada negara. disarankan kepada mejelis hakim agar melihat fakta-fakta di persidangan secara menyeluruh, hal ini agar mencapai tujuan hukum yang di idam-idalmkan, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Article 92 of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries explains that any person who intentionally conducts a fisheries business in the fisheries management area of the Republic of Indonesia in the fields of catching, cultivating, transporting, processing, and marketing fish, who does not have a SIUP as referred to in Article 26 paragraph (1), shall be punished with a maximum imprisonment of 8 (eight) years and a maximum fine of IDR 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah). In decision Number 184 / Pid.Sus / 2022 / PN. Bna there is a legal event related to the crime of illegal fishing. The purpose of this paper is to analyze the judge's considerations in fulfilling the legal facts and the judge's considerations in deciding the case have fulfilled the elements of justice, benefit, and legal certainty. This research uses a normative juridical legal research method with a case study approach. This research examines literature in the form of books, laws and regulations, documents, and legal literature related to the problem. The results of this study revealed that Decision Number 184/Pid.Sus/2022/PN.Bna contained facts not included in the Panel of Judges' considerations. This relates to the panel of judges' decision not considering evidence that the defendant had committed the same act 32 times. The decision did not incorporate the principle of justice, as the panel of judges did not comprehensively examine the facts at trial. This was also related to the low judge's verdict. This also equates to the principle of legal certainty, which has not been fully met. However, regarding the element of benefit, the law in this decision was met due to the theory related to the content of the decision, which provided benefits, namely related to the return of the ship and the repatriation of equipment to the state. It is recommended that the panel of judges look at the facts in the trial as a whole, this is to achieve the desired legal objectives, so that no legal problems may arise in the future.