Electronic Theses and Dissertation

Pertumbuhan sektor pertanian di indonesia, khususnya di bidang penggilingan padi, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. di kecamatan meukek, aceh selatan, muncul dua model usaha penggilingan padi, yaitu penggilingan padi menetap yang berizin dan penggilingan padi keliling tanpa izin. fenomena ini memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana penggilingan padi keliling tanpa izin kerap kali mengabaikan aturan hukum dan merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban legalitas. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan omset pada pelaku usaha penggilingan padi menetap serta mengevaluasi upaya yang ditempuh oleh pemerintah agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di kecamatan meukek kabupaten aceh selatan. metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. data sekunder meliputi analisis peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan perizinan usaha dan persaingan usaha tidak sehat. hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penggilingan padi keliling tanpa izin usaha di kecamatan meukek dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, biaya perizinan yang dianggap memberatkan, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. praktik ini memicu persaingan usaha yang tidak sehat, merugikan penggilingan padi menetap yang telah berizin, serta berpotensi menghambat terciptanya iklim usaha yang kondusif di sektor pertanian. berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan intensitas sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha, menyederhanakan prosedur dan menyesuaikan biaya perizinan agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan asosiasi penggilingan padi.

The growth of the agricultural sector in Indonesia, particularly in the rice milling industry, has made a significant contribution to food security and increased community income. In Meukek Subdistrict, South Aceh, two models of rice milling businesses have emerged: licensed stationary rice mills and unlicensed mobile rice mills. This phenomenon has led to unhealthy competition, where unlicensed mobile rice mills often disregard legal regulations and harm businesses that have fulfilled their legal obligations. This study aims to analyze the factors influencing the decline in revenue for licensed stationary rice milling businesses and evaluate the efforts undertaken by the government to prevent unhealthy business competition in Meukek Subdistrict, South Aceh District. The research method used is a legal-empirical approach with a qualitative perspective. Primary data was collected through direct interviews with business operators, local government officials, and local residents. Secondary data includes analysis of legal regulations, books, articles, and previous studies relevant to business licensing and unfair competition. The research findings indicate that the presence of unlicensed mobile rice mills in Meukek Sub-district is influenced by low legal awareness among business operators, licensing costs perceived as burdensome, and weak oversight from local government. This practice triggers unfair competition, harms licensed stationary rice mills, and has the potential to hinder the creation of a conducive business climate in the agricultural sector. Based on these findings, it is recommended that the local government intensify public awareness campaigns on the importance of business legality, simplify procedures, and adjust licensing fees to avoid burdening small-scale business operators. Additionally, enforcement and legal compliance should be strengthened by involving law enforcement agencies, village governments, and rice milling associations.