Electronic Theses and Dissertation

Abstrak cut azzura amadea; 2015 perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang menukarkan uang kembalian dengan barang yang tidak memenuhi standar alat tukar yang sah (suatu penelitian di banda aceh) fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 50) pp., bibl. rismawati, s.h., m.hum. pasal 4 huruf g undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan bahwa konsumen (selanjutnya disingkat uupk) berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. selain itu dalam pasal pasal 7 huruf a uupk juga ditetapkan bahwa pelaku usaha wajib untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan uupk, diantaranya masih ada pelaku usaha yang menukar uang kebalian dengan barang yang tidak memenuhi standar alat tukar yang sah. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha yang menukar uang kembalian dengan barang yang tidak memenuhi standar alat tukar yang sah, untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat praktik pelaku usaha yang menukar uang kembalian dengan barang yang tidak memenuhi standar alat tukar yang sah, dan untuk menjelaskan penyebab pelaku usaha menukar uang kembalian dengan barang yang tidak memenuhi standar alat tukar yang sah. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai pemilik dan karyawan swalayan serta informan dan membagikan kuisioner kepada konsumen. berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaku usaha yang menukar uang kembalian dengan permen tidak melaksanakan tanggung jawabnya ketika terdapat keluhan dari konsumen, permen yang dijadikan alat tukar untuk tidak sesuai dengan mata uang rupiah yang sah menurut undang-undang dan terlebih lagi kondisi kelayakan mengenai kandungan dan masa berlakunya tidak dicantumkan pada kemasan permen, secara tidak langsung konsumen dipaksa untuk membeli barang yang tidak diinginkan, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. upaya yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat praktik pelaku usaha yang menukar uang kembalian dengan permen adalah dengan cara menolak atau dengan melakukan pengaduan kepada yapka. penyebab pelaku usaha menukar uang kembalian dengan barang yang tidak memenuhi standar alat tukar yang sah adalah karena kurangnya itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya. disarankan kepada pelaku usaha untuk beritikad baik dan bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam uupk. serta kepada konsumen agar lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. diharapkan juga kepada pemerintah agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran yang terdapat dalam uupk.