Electronic Theses and Dissertation

Abstrak kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi, khususnya terhadap perempuan. di kabupaten aceh selatan, kasus kdrt terus meningkat, namun penanganannya masih minim akibat kuatnya budaya patriarkal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan mampu mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada korban dan memperjuangkan keadilan gender. namun, representasi politik perempuan belum tentu menjamin efektivitas peran mereka dalam isu ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota parlemen perempuan dalam mengadvokasi permasalahan kdrt terhadap perempuan di kabupaten aceh selatan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada lima anggota dprk perempuan serta tiga informan pendukung dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana (dp3akb). teori peran dari soerjono soekanto digunakan sebagai landasan teoritis, yang membagi peran sosial menjadi aktif, partisipatif, dan pasif. hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota parlemen perempuan sebagian besar menjalankan peran secara partisipatif dan pasif. mereka menunjukkan kepedulian terhadap isu kdrt, namun keterlibatan mereka belum menyentuh ranah kebijakan secara substansial, seperti inisiasi legislasi, pengawasan anggaran responsif gender, atau evaluasi program perlindungan korban. hambatan yang dihadapi meliputi lemahnya kapasitas legislasi, rendahnya literasi gender, dominasi budaya patriarkal, serta minimnya dukungan politik dari partai. oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas politik legislator perempuan, transformasi sosial budaya, serta peningkatan sinergi lintas lembaga dalam mendorong perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap korban kdrt. kata kunci: parlemen, perempuan, kdrt, advokasi, aceh selatan

ABSTRACT Domestic Violence (DV) is one of the most common forms of gender-based violence, especially against women. In South Aceh Regency, cases of domestic violence continue to increase, but handling is still minimal due to the strong patriarchal culture, low public awareness, and limited access to legal protection and social services. The presence of female parliamentarians is expected to be able to advocate policies that favor victims and fight for gender justice. However, women's political representation does not necessarily guarantee the effectiveness of their role in this issue. This study aims to analyze the role of female parliamentarians in advocating for domestic violence against women in South Aceh Regency and identify the obstacles they face. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with five female DPRK members and three supporting informants from the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service (DP3AKB). Soerjono Soekanto's role theory is used as a theoretical basis, which divides social roles into active, participatory, and passive. The results of the study show that female parliamentarians mostly carry out their roles in a participatory and passive manner. They show concern for the issue of domestic violence, but their involvement has not touched the policy realm substantially, such as legislative initiation, gender-responsive budget monitoring, or evaluation of victim protection programs. The obstacles faced include weak legislative capacity, low gender literacy, patriarchal cultural dominance, and minimal political support from parties. Therefore, it is necessary to strengthen the political capacity of female legislators, socio-cultural transformation, and increase cross-institutional synergy in encouraging more comprehensive protection for victims of domestic violence. Keywords: Parliement, Woman, KDRT, Advocacy, South Aceh