Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini mengkaji permasalahan krusial mengenai minimnya ruang terbuka hijau (rth) di kota sigli, yang hanya mencapai 1,7% dari total luas wilayah, jauh di bawah standar minimal 20% untuk rth publik. tujuannya adalah untuk mengevaluasi implementasi regulasi rth di taman krueng baro serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pemanfaatannya sebagai ruang publik. dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. analisis penelitian ini didasar kan pada teori ruang publik stephen carr untuk menilai kualitas ruang berdasarkan kebutuhan pengguna (kenyamanan, aksesibilitas, aktivitas, keberlanjutan sosial) dan teori urban politics robert dahl untuk memahami dinamika kekuasaan dan interaksi aktor dalam kebijakan rth. hasil penelitian menunjukkan bahwa taman krueng baro belum memenuhi standar rth ideal, ditandai oleh sengketa lahan yang belum tuntas, minimnya fasilitas dasar, ketiadaan regulasi teknis lokal, serta kurangnya kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. kondisi ini mengakibatkan taman hanya berfungsi sebagai simbol fisik tanpa makna sosial yang signifikan. kata kunci: regulasi, ruang terbuka hijau, taman kota, tata kelola, kota sigli, program kotaku.

This research examines the crucial issue of the lack of Green Open Space (RTH) in Sigli City, which only reaches 1.7% of the total area, far below the minimum standard of 20% for public RTH. The aim is to evaluate the implementation of RTH regulations in Krueng Baro Park and identify challenges and opportunities for its utilization as public space. Using descriptive qualitative methodology, data was collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The analysis of this research is based on Stephen Carr's Public Space Theory to assess the quality of space based on user needs (comfort, accessibility, activity, social sustainability) and Robert Dahl's Urban Politics Theory to understand power dynamics and actor interactions in RTH policies. The results showed that Krueng Baro Park has not met the ideal RTH standards, characterized by unsolved land disputes, lack of basic facilities, absence of local technical regulations, and lack of inter-agency collaboration and community participation. These conditions result in the park only functioning as a physical symbol without significant social meaning. Keywords: Regulation, green open space, city park, governance, Sigli City, KOTAKU Program