Electronic Theses and Dissertation

Konsep smart city mulai diterapkan di tingkat kabupaten, termasuk di kabupaten aceh tengah. pemerintah daerah berusaha mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk aceh tengah command center sebagai pusat kendali informasi dan layanan digital. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program tersebut oleh dinas komunikasi dan informatika, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung terwujudnya smart city. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari george c. edwards iii yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi command center belum berjalan optimal. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aceh tengah command center belum berjalan optimal dalam keempat indikator tersebut. koordinasi antar opd masih terbatas, sumber daya manusia belum memadai, pemanfaatan sistem pengaduan masyarakat masih rendah, serta struktur birokrasi belum mendukung integrasi lintas sektor secara efektif. kondisi ini menghambat fungsi command center sebagai instrumen pendukung smart city, terutama dalam hal pelayanan berbasis data, keterbukaan informasi, dan integrasi antar layanan publik. tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sdm dan anggaran, kesenjangan antara kebijakan dan tata kelola, akses internet yang belum merata, serta rendahnya literasi digital masyarakat. diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas sdm, memperluas infrastruktur digital, serta memperkuat koordinasi dan tata kelola agar command center dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. kata kunci : implementasi, command center, smart city, dinas komunikasi dan informatika

The Smart City concept has begun to be implemented at the regency level, including in Central Aceh Regency. The local government is striving to keep up with technological advancements to improve public services. One of the initiatives taken is the establishment of the Aceh Tengah Command Center as an information control and digital service hub. This study aims to examine how the program is implemented by the Department of Communication and Informatics, as well as the challenges faced in supporting the realization of a Smart City. The research employs a descriptive qualitative approach using George C. Edwards III’s policy implementation theory, which includes four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observations and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of the Aceh Tengah Command Center has not yet been optimal across all four indicators. Coordination among government agencies remains limited, human resources are insufficient in both quantity and quality, the public complaint system is underutilized, and the existing bureaucratic structure does not effectively support cross-sectoral integration. These conditions hinder the Command Center’s function as a supporting instrument for Smart City development, particularly in terms of data-driven services, information transparency, and integrated public service delivery. The main challenges include a lack of competent human resources, limited funding, a gap between policy and governance, digital divides and uneven internet access, and insufficient public outreach. It is recommended that the local government enhance human resource capacity, expand digital infrastructure, and strengthen coordination and governance to ensure the Command Center operates more effectively and sustainably in supporting Smart City goals. Keywords: Implementation, Command Center, Smart City, Department of Communication and Informatics