Electronic Theses and Dissertation

Setiap warga negara berhak untuk menikmati pendidikan tanpa terkecuali, namun sampai saat ini masih banyak warga negara yang belum menikmati pendidikan dengan mudah dan merata. salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut adalah dengan adanya implementasi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana basil implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta dampak dari program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di kecamatan darul makmur kabupaten nagan raya. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan inquiry qualitative interactive. teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. subjek penelitian ini adalah kepala uptd pendidikan kecamatan darul makmur, kepala sekolah sd, kepala sekolah smp dan tokoh masyarakat. hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:(1) implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di kecamatan darul makmur telah berhasil yang ditandai dengan adanya pergerakan apk dan apm dari tahun 2008 sampai dengan 2010 antara lain: pada tahun 2008 apk sd =124%, tahun 2009 =106 % dan tahun 2010 =99%. sementara apm-nya tahun 2008 =115%, tahun 2009 =113% dan tahun 2010=93%. sedangkan apk smp pada tahun 2008 =89,95%, pada tahun 2009 =92,81% dan pada tahun 2010 =93,00%. sementara apm-nya pada tahun 2008 =74,36%, pada tahun 2009 =90,23% dan pada tahun 2011 naik menjadi 91,00%; rendahnya anak yang putus sekolah; dan tidak ada perbedaan antara murid laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. (2) faktor pendukungnya adalah berkaitan dengan tersedianya biaya, sarana/prasarana, peran pemerintah dan peran media. (3) faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan orang tua siswa, konflik internal keluarga dan jarak dari rumah ke sekolah. (4) keberhasilan kebijakan tersebut akan berdampak kepada pemerintah, masyarakat dan individu murid. kata kunci : kebijakan dan wajib belajar