Electronic Theses and Dissertation

Pemilihan umum dapat menjadi lambang dan salah satu standar adanya demokrasi dikarenakan hasil pemilu menjadi gambaran partisipasi dan aspirasi masyarakat. dalam pelaksanaan pemilu, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. pemilu serentak 2024 diselenggarakan pada 14 februari 2024 untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota dpr-ri, dpra, dprk dan dpd-ri, terdapat pelanggaran pemilu, salah satunya penggelembungan suara di kabupaten pidie. terdapat delapan (8) calon anggota dpd-ri aceh melaporkan dugaan penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu calon senator pada daerah pilihan kabupaten pidie. dengan kecurangan tersebut, penting untuk diteliti lebih lanjut tentang pelanggaran yang dilakukan. tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika kecurangan penggelembungan suara oleh calon dpd-ri aceh di kabupaten pidie pada pemilu tahun 2024. adapun teori yang digunakan ialah teori manipulasi pemilu lehoucq dengan kajian fokus analisis, cara dan memantau terkait pelanggaran dalam pemilu. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi bertujuan untuk menganalisis guna menjawab rumusan penelitian. adapun hasil pada penelitian ini terdapat beberapa faktor adanya kecurangan penggelembungan suara, meliputi lemahnya pengawasan pemilu, rendahnya integritas petugas pemilu di lapangan, serta adanya tekanan politik atau finansial dari aktor tertentu. dengan hal tersebut, saat melaporkan adanya kecurangan penggelembungan suara, para pelapor menyerahkan bukti yang kuat sehingga dapat ditindak lanjut oleh pihak pengawas pemilu. selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi celah bagi praktik kecurangan. dengan demikian, dilakukan penanganan cepat oleh pihak-pihak penyelenggara karena dapat memberikan efek terhadap reputasi penyelenggara di mata masyarakat yang semakin acuh terhadap partisipasi pemilu. kesimpulan pada penelitian ini, pihak bawaslu aceh menetapkan kip aceh dan kip pidie terlibat dalam tindakan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi aceh; serta memerintahkan kepada terlapor kip aceh dan terlapor kip pidie untuk dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. kata kunci : pemilu, penggelembungan suara dan penyelenggara.

General elections can be a symbol and one of the standards of democracy Because the results of the election are a picture of community participation and aspirations. In the implementation of the election, it does not rule out the possibility of violations as well as election crime. The 2024 simultaneous elections were held on February 14, 2024 to elect the President/Vice President, members of the DPR-RI, DPRA, DPRK and DPD- RI, there is an election violation, one of which is the votes in Pidie Regency. There are eight (8) candidates for Aceh DPD-RI members report Allegations of voting bulb to win one of the senator candidates on Pidie Regency Choice Area. With this fraud, it is important to examine Further about violations committed. The purpose of this study was carried out for Knowing the dynamics of voting fraudation by the Aceh DPD-RI candidate in Pidie Regency in the 2024 elections. The theory used is theory Manipulation of Lehoucq Elections with a study of the focus of analysis, ways and related to violation in the election. This research uses a qualitative method of description aims to analyze to answer the research formulation. The results on This research has several factors of fraudulent sounding of sound, includes weak election supervision, the low integrity of election officers in field, as well as the political or financial pressure of certain actors. With things when reporting of fraudulent voting, the reporters submit strong evidence so that it can be followed up by the supervisor Election. In addition, the lack of community participation in supervision also becomes Gap for fraud practices. Thus, fast handling is carried out by The organizers because it can have an effect on reputation Organizers in the eyes of the public are increasingly indifferent to election participation. Conclusion In this study, the Aceh Bawaslu established KIP Aceh and KIP Pidie was involved in the election administrative violations against the procedures procedures and mechanisms for implementing vote count recapitulation at the level Aceh Province; And ordered the reported KIP Aceh and reported KIP Pidie to recapitulate the results of the vote counting results. Keywords: Election, Vote Inflation and Organizers.