Electronic Theses and Dissertation

Uqubat cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang terdapat di dalam qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. pasal 264 qanun ini mengatur terkait prosedur pelaksanaan uqubat cambuk, yang kemudian diperkuat dengan peraturan gubernur aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat. ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan hukuman berjalan sesuai hukum acara dan menjamin kepastian hukum bagi terpidana. ketentuan ini menjadi problematis karena perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada proses eksekusi pidana tidak dijabarkan secara rinci, baik dari sisi substansi, teknis pelaksanaan, maupun hak-hak korektif bagi terpidana. dengan demikian, walaupun secara normatif peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, namun dalam praktiknya belum mampu menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi terpidana uqubat cambuk. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi terpidana uqubat cambuk yang pelaksanaannya menyalahi prosedur dan implikasinya apabila pelaksanaan uqubat cambuk dijalankan tidak sesuai dengan prosedur serta mencari tahu bagaimana pengaturan yang ideal agar terpidana uqubat cambuk terlindungi dalam proses pelaksanaan uqubat cambuk. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik pada penelitian ini. serta bahan hukum tersier seperti kamus bahasa indonesia dan kamus hukum. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan uqubat cambuk belum memberikan perlindungan hukum secara sepenuhnya bagi terpidana uqubat cambuk, meskipun secara normatif terdapat mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 97 qanun aceh nomor 7 tahun 2013, namun pendekatan ini bersifat kuratif (mengobati) dan tidaklah ideal dalam konteks pelaksanaan hukuman fisik seperti dalam hal pelaksanaan uqubat cambuk. implikasi hukum yang timbul akibat pelaksanaan uqubat uqubat yang tidak sesuai dengan prosedur adalah adanya implikasi hukum normatif, yudisial, administratif dan pidana, sosiologis, internasional. sehingga upaya yang ditawarkan adalah penegasan kembali pedoman teknis pelaksanaan uqubat cambuk, perlunya aturan teknis wilayatul hisbah terkait tanggung jawab dan standar jallad, mekanisme kontrol dan evaluasi independen, pembaharuan terhadap pasal yang problematis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, serta penguatan literasi hukum masyarakat.

Flogging is one of the forms of punishment stipulated in Qanun No. 7 of 2013 on Criminal Procedure Law. Article 264 of this Qanun regulates the procedures for carrying out flogging, which is further reinforced by Aceh Governor Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Criminal Procedure Law. This provision is intended to ensure that the execution of punishment is carried out in accordance with criminal procedure law and to guarantee legal certainty for the convicted person. This provision is problematic because the legal protection that should be inherent in the criminal execution process is not detailed, either in terms of substance, technical implementation, or corrective rights for the convicted person. Thus, although the regulation is intended to provide legal certainty, in practice it has not been able to guarantee balanced legal protection for those sentenced to uqubat cambuk. The purpose of this thesis is to explain how legal protection for convicts sentenced to flogging is violated in its implementation and the implications if the flogging is carried out contrary to procedure, as well as to determine the ideal regulations to ensure that convicts sentenced to flogging are protected during the implementation of the flogging. The method used in this research is the normative legal research method. The data sources in this research use primary legal materials such as laws and regulations and secondary legal materials such as law books, legal research reports, and legal articles relevant to the topic of this research. As well as tertiary legal materials such as Indonesian dictionaries and legal dictionaries. The results of this study explain that the process of carrying out corporal punishment does not yet provide full legal protection for those sentenced to corporal punishment, even though there is a normative mechanism for objection as stipulated in Article 97 of Aceh Qanun Number 7 of 2013. However, this approach is curative (remedial) and is not ideal in the context of carrying out physical punishment such as corporal punishment. The legal implications arising from the implementation of uqubat that does not comply with procedures include normative, judicial, administrative, criminal, sociological, and international implications. Therefore, the proposed measures include: Reaffirming the Technical Guidelines for the Implementation of Flogging Punishment, Establishing Technical Regulations for Wilayatul Hisbah Regarding the Responsibilities and Standards of the Executioner, Implementing Independent Control and Evaluation Mechanisms, Revising Problematic Provisions, Enhancing the Capacity of Human Resources Involved in Implementation, and Strengthening Legal Literacy Among the Public.