Electronic Theses and Dissertation

Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, menyatakan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,, oleh karena itu dalam hal penegakkan aturan yuridis, kepolisian memberikan sanksi tilang kepada pengguna jalan yang terbukti melakukan pelanggaran. tetapi, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pengendara. tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui penegakan hukum tilang elektronik di wilayah hukum kota banda aceh, menjelaskan hambatan dan upaya yang dihadapi oleh dirlantas polda aceh dalam menerapkan sistem tilang elektronik. metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan dalam sistem etle berfokus pada identitas kendaraan, bukan pengemudi, berbeda halnya dengan tilang konvensional yang langsung menindak pelanggar di tempat, sedangkan tilang elektronik dilakukan melalui pemantauan kamera etle, oleh sebab itu pihak yang dikenai tilang adalah pemilik kendaraan yang identitasnya tercantum dalam stnk. hambatan yang dihadapi oleh dirlantas polda aceh dalam menerapkan sistem tilang elektronik adalah dalam pelaksanaan sistem penindakan lalu lintas melalui perangkat etle berbasis cctv di kota banda aceh belum berjalan secara optimal dan efektif. upaya yang dilakukan oleh dirlantas polda aceh adalah sosialisasi secara terhadap dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan etle di provinsi aceh khususnya di kota banda aceh. disarankan agar pihak dirlantas polda aceh untuk perangkat sistem etle di provinsi aceh dan khususnya di kota banda aceh, guna memaksimalkan penindakan pelanggaran khususnya lalu lintas yakni berupa kamera cctv dengan spesifikasi tinggi agar penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem etle berjalan secara efektif dan optimal dan meningkatkan sosialisasi mengenai sistem etle di kota banda aceh guna menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. dengan adanya sistem etle diharapkan masyarakat memiliki kesadarann lebih karena diawasi oleh kamera yang dapat menindak pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik.

Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transport Violations stipulates that traffic and road transport enforcement is a series of actions carried out by investigators from the Indonesian National Police or civil servant investigators in the field of traffic and road transport in response to traffic and transport violations. Therefore, in the context of legal enforcement, the police impose traffic violation fines (known as “tilang”) on road users who are proven to have committed violations. However, in practice, traffic and transport violations by drivers still occur. The purpose of this thesis is to examine the enforcement of electronic ticketing (ETLE) in the jurisdiction of Banda Aceh City, and to explain the obstacles and efforts faced by the Traffic Directorate of the Aceh Regional Police (Ditlantas Polda Aceh) in implementing the electronic ticketing system. The research method used in this study is empirical juridical. The data collected consist of primary data obtained through interviews with respondents and informants, and secondary data derived from literature sources, including textbooks, legal theories, and statutory regulations. The research findings indicate that enforcement under the ETLE system focuses on vehicle identity rather than the driver, which differs from the conventional ticketing system where the violator is immediately ticketed on the spot. In contrast, electronic ticketing is conducted through monitoring by ETLE cameras, and as a result, the party subject to the ticket is the registered vehicle owner listed in the vehicle registration certificate (STNK). The main obstacle faced by Ditlantas Polda Aceh in implementing the electronic ticketing system is the suboptimal and ineffective operation of the ETLE-based traffic enforcement system using CCTV devices in Banda Aceh City. The efforts made by Ditlantas Polda Aceh include continuous and intensive public outreach and education on the implementation of ETLE in the Aceh Province, particularly in Banda Aceh City. It is recommended that Ditlantas Polda Aceh improve the ETLE system infrastructure in the Aceh Province, especially in Banda Aceh City, in order to maximize enforcement of traffic violations. This includes equipping the system with high-specification CCTV cameras to ensure the ETLE system operates effectively and optimally. Furthermore, it is crucial to increase public outreach and awareness campaigns regarding the ETLE system in Banda Aceh City to foster traffic safety and comfort. The existence of the ETLE system is expected to raise public awareness, as road users will be monitored by cameras capable of electronically detecting and sanctioning traffic violations.