Electronic Theses and Dissertation

Sertipikat adalah bukti dari kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah sehingga harus dijaga keamanannya. namun dalam praktiknya sering terjadi kerusakan, kehilangan sertipikat atau masih menggunakan blanko lama. menyikapi hal tersebut maka kantor pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti berdasarkan permohonan dari pemegang hak atas tanah. tetapi dalam proses penerbitannya masih ditemukan permasalahan misalnya cacat administrasi seperti yang terdapat dalam putusan ptun manado nomor 40/g/2014/ptun.mdo dan putusan ptun banda aceh nomor 14/g/2023/ptun.bna. penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis unsur-unsur penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akibat terbitnya sertipikat pengganti yang cacat administrasi. penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan data lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, prosedur penerbitan sertipikat pengganti belum sepenuhnya memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan yang tercermin dengan adanya kelalaian pegawai kantah dalam menerbitkan sertipikat, belum terpenuhinya unsur dalam pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) pp no.24/1997 serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur penerbitan sertipikat pengganti. kedua, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dilakukan dengan perlindungan hukum preventif yaitu pengecekan kelengkapan dan validitas data serta perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan. disarankan kepada kantah pertama, memperketat sop dengan memanfaatkan teknologi digital guna meminimalisir cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat pengganti. kedua, meningkatkan perlindungan hukum preventifnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertipikat pengganti. kata kunci: sertipikat pengganti, cacat administrasi, kantor pertanahan

A land certificate serves as a legal proof of ownership of land rights and must be safeguarded. However, in practice certificates are often damaged, lost or issued using obsolete forms. In response, the Land Office issues replacement certificates upon application by the land rights holder. Nevertheless, the issuance process still face challenges, such as administrative defects as seen in PTUN Manado Decision Number 40/G/2014/PTUN.Mdo and PTUN Banda Aceh Decision Number 14/G/2023/PTUN.Bna. This study aims to examine and analyze the procedure for using replacement certificate in accordance with legal regulatory frameworks, as well as the legal protection afforded to land rights holder in cases of administratively defective replacement certificates. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and cas law approaches. The data was collected through literature review and supplemented by field research, followes by qualitative analysis. The finding reveals that: (1) the replacement certificate issuance procedure does not fully comply with legal requirements, as evidence by the negligence among land office officials, non-compliance with article 57 (2) and (3) Government Regulation Number 24/1997 and public non-adherence to procedural rules. (2) legal protection for land rights holder consist of preventive measures such as verifying document completeness and data validity also repressive measures, including dispute resolution through administrative courts It is recomended that the Land Office: (1) Strenghthen standard operating pocedure (SOPs) by implementing digital technology to minimize administrative defects in replacement certificate issuance, (2) Enhance preventive legal protection by applying the principle of due diligence in the issuance process. Keywords: Replacement certificate, administrative defects, Land Office.