Electronic Theses and Dissertation

Pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, diantaranya dalam pasal 69 ayat (1) huruf h undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan pasal 56 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. meskipun demikian realitas yang terjadi di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang seharusnya, terdapat berbagai kasus terkait pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah kepolisian resor aceh tengah. penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan dan pengolahan lahan di wilayah hukum kepolisian resor aceh tengah tentunya menjadi isu yang krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan serta pengolahan lahan dengan cara membakar dan menganalisis faktor penghambat terkait proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan serta pengolahan lahan dengan cara membakar di wilayah kepolisian resor aceh tengah. metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan, melibatkan aparat penegak hukum, yaitu bapak hamjah dari polisi kehutanan dan bapak amran dari kepolisian resor aceh tengah, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus pembakaran lahan, yaitu bapak furqan, sakirin, dan firdaus. data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum kepolisian resor aceh tengah melakukan berbagai upaya yakni upaya preventif, represif dan preemtif. kedua, adapun faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah resor aceh tengah yakni terdapat faktor internal dan eksternal. faktor internal diantaranya keterbatasan sumber daya aparat kepolisian dalam menangani kasus pembakaran lahan dan fasilitas serta peralatan dalam proses penyelidikan. adapun faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dalam masyarakat, budaya local atau tradisi dan dampak iklim dan lingkungan. disarankan terkait solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembakaran dan pengolahan lahan kepada pihak-pihak terkait yakni pihak kepolisian resor aceh tengah untuk meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah yang rawan terjadi pembakaran lahan serta memberikan tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah juga mengoptimalkan penyelidikan dengan pemanfaatan teknologi. kepada pihak pemerintah daerah agar dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengolahan lahan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku serta menyediakan metode pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan. terakhir pihak masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembakaran lahan serta turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan juga melaporkan kegiatan pembakaran illegal kepada pihak berwenang.

Land clearing and processing by burning is something that is expressly prohibited by law, including in Article 69 paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Processing and Article 56 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. However, the reality that occurs in the field is often contrary to what should be, there are various cases related to land clearing by burning in the Central Aceh Police Resort area. Enforcement of criminal law against perpetrators of land clearing and processing in the jurisdiction of the Central Aceh Police Resort is certainly a crucial issue in maintaining environmental sustainability. This study aims to analyze the enforcement of criminal law against perpetrators of land clearing and processing by burning and analyze the inhibiting factors related to the process of enforcing criminal law against perpetrators of land clearing and processing by burning in the Central Aceh Police Resort area. The research method used is an empirical juridical research type, namely by examining the applicable legal provisions and comparing them with the reality in the field. The research study uses a qualitative approach. A qualitative approach is a study that examines the quality of relationships, activities, situations, or various materials. The data in this study were obtained through primary and secondary sources. Primary sources consist of interviews with law enforcement officers, namely the police and the community who have been involved in land burning cases. Secondary sources include legal literature, journals, laws and regulations, and court decision documents related to land burning cases. Data collection techniques use structured interviews and field observations, while data analysis is carried out descriptively qualitatively to describe the research findings by referring to relevant legal theories. The results of the study indicate that First, criminal law enforcement against perpetrators of land clearing and processing by burning in the jurisdiction of the Central Aceh Police Resort has made various efforts, namely preventive, repressive and preemptive efforts. Second, the inhibiting factors for criminal law enforcement against perpetrators of land burning in the Central Aceh Resort area are internal and external factors. Internal factors include limited police resources in handling land burning cases and facilities and equipment in the investigation process. External factors include the lack of public legal awareness, economic factors in society, local culture or traditions and climate and environmental impacts. It is recommended that solutions that can be applied to increase the effectiveness of criminal law enforcement against burning and land processing to the relevant parties, namely the Central Aceh Police Resort to increase patrols and supervision in areas prone to land burning and take firm action against perpetrators who are proven guilty and also optimize investigations by utilizing technology provide stricter sanctions against perpetrators and provide more environmentally friendly land clearing methods. Finally, the community should be able to increase awareness of the negative impacts of land burning and participate in protecting the environment and also report illegal burning activities to the authorities.