Electronic Theses and Dissertation

Pasal 185 ayat (1) inpress no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam mengatur bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun, pada masyarakat di kabupaten bener meriah dalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (plaatsvervulling) yang merugikan pihak ahli waris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak ahli waris. tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pemahaman masyarakat, ulama dan majelis adat gayo mengenai ahli waris patah titi di kabupaten bener meriah, pembagian warisan terhadap ahli waris yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris di kabupaten bener meriah serta upaya yang ditempuh oleh ahli waris patah titi untuk mendapatkan hak mewaris di kabupaten bener meriah. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. teknik penelitian yang mengkaji hukum dalam masyarakat. dengan mengumpulkan seluruh data dari responden dan informan melalui wawancara dan di analisis dengan cara kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman masyarakat, ulama dan majelis adat gayo mengenai kedudukan ahli waris patah titi di kabupaten bener meriah umum nya tidak mendapatkan warisan karena tidak memenuhi syarat mewaris dimana ahli waris meninggal dunia pada saat pewaris masih hidup, pembagian warisan terhadap ahli waris patah titi dilakukan setelah pewaris meninggal dunia secara hukum islam atau dibagikan setelah ahli waris meninggal dunia dan dibagikan oleh pewaris secara hukum adat. upaya yang dilakukan oleh ahli waris patah titi untuk mendapatkan bagian dalam mewaris yaitu dengan upaya musyawarah antar keluarga dan upaya musyawarah di tingkat peradilan kampung. disarankan(1)kepada masyarakat untuk dapat memperhatikan kedudukan dari ahli waris patah titi dimana telah menjadi kewajiban kepada para saudara kandung ahli waris untuk mengurus dan memberikan haknya dalam mewaris,(2)kepada masyarakat untuk dapat menyesuaikan pembagian warisan dengan mengikuti hukum waris islam dan kompilasi hukum islam agar ahli waris patah titi mendapat bagian yang pasti. (3)jika upaya yang dilakukan cucu tidak memberikan keadilan, cucu dapat membawa kasus ini ke mahkamah syariah untuk mendapat bagian yang telah di atur dalam kompilasi hukum islam. kata kunci: pembagian warisan, patah titi, ahli waris

Article 185 Paragraph (1) of Inpress No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law stipulates that if an heir dies before the testator, their position can be replaced by their child. However, in the community of Bener Meriah Regency, the concept of substitution (plaatsvervulling) in inheritance distribution is not recognized, which disadvantages the heirs and is considered unfair by one or several heirs. The purpose of this research is to explain the understanding of the community, religious leaders, and the Gayo Customary Council regarding the Heirs of Patah Titi in Bener Meriah Regency, the distribution of inheritance to Heirs whose parents passed away before the Testator in Bener Meriah Regency, and the efforts made by the Heirs of Patah Titi to obtain inheritance rights in Bener Meriah Regency. The research method used in this study is Juridical Empirical with a Descriptive Qualitative approach. The research technique examines law within society by collecting all data from respondents and informants through interviews and analyzing it qualitatively. The research results show that the understanding of the community, scholars, and the Gayo Customary Council regarding the position of Patah Titi heirs in Bener Meriah Regency generally do not receive inheritance because they do not meet the inheritance requirements, where the heirs die while the heir is still alive. The distribution of inheritance to Patah Titi heirs is carried out after the heir passes away according to Islamic law or is distributed after the heirs pass away and distributed by the heir according to customary law. The efforts made by the Patah Titi heirs to obtain a share in the inheritance include family deliberations and deliberations at the village court level. It is recommended (1) for the community to pay attention to the position of the Patah Titi Heir, where it has become the obligation of the heir's siblings to manage and provide their inheritance rights, (2) for the community to adjust the distribution of inheritance by following Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law so that the Patah Titi Heir receives a definite share, (3) if the efforts made by the grandchild do not provide justice, the grandchild can bring this case to the Sharia Court to receive the share as stipulated in the Compilation of Islamic Law. Keywords: Inheritance Distribution, Patah Titi, Heirs