Electronic Theses and Dissertation

Pemberlakuan qanun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah mewajibkan seluruh transaksi keuangan di aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam. dalam konteks ini, notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan akad syariah dan dituntut untuk memahami prinsip- prinsip syariah secara komprehensif. akan tetapi di sisi lain didapati bahwa belum ada aturan yang mewajibkan notaris di aceh memiliki sertifikasi syariah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad syariah. hal ini menimbulkan kekosongan hukum menyangkut pengaturan tentang pentingnya notaris memiliki sertifikasi syariah dalam menjalankan tugas di aceh. karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam tentang kekosongan hukum tersebut dan menemukan solusi yang tepat guna terciptanya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan filosofi sertifikasi syariah, pentingnya sertifikasi syariah bagi notaris dalam pembuatan akad syariah, dan menganalisis problematika legislasi dalam mewujudkan sertifikasi syariah bagi notaris. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi pentingnya sertifikasi syariah bagi notaris berfungsi melindungi harta (ḥifẓ al-māl) agar bebas dari unsur yang dilarang syariat. sertifikasi syariah penting bagi notaris untuk memastikan akta yang dibuat sesuai prinsip syariah sehingga menjamin keabsahan dan kualitasnya. untuk mewujudkan sertifikasi syariah bagi notaris di aceh masih menghadapi kendala legislatif berupa belum sinkronnya undang-undang jabatan notaris dengan qanun lembaga keuangan syariah serta belum adanya lembaga resmi yang mengatur sertifikasi tersebut. untuk itu disarankan agar pemerintah daerah membentuk sistem sertifikasi syariah bagi notaris secara resmi dan berstandar melalui kerja sama dengan mpu, dsn-mui, dan perguruan tinggi. disarankan kepada notaris untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad. kepada pemerintah daerah disarankan untuk mengusulkan revisi undang-undang jabatan notaris agar sertifikasi syariah masuk dalam ketentuan hukum sehingga notaris di aceh dapat menerapkan prinsip syariat islam dalam setiap akta yang dibuatnya. kata kunci: sertifikasi syariah, akad syariah, qanun lks

The enactment of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions mandates that all financial transactions in Aceh be conducted in accordance with Islamic law. In this context, notaries have a strategic role in the creation of sharia contracts and are required to comprehensively understand sharia principles. However, on the other hand, it is found that there are no regulations requiring notaries in Aceh to have sharia certification as proof that they understand sharia principles in the creation of sharia contracts. This creates a legal vacuum regarding the regulation of the importance of notaries having sharia certification in carrying out their duties in Aceh. Therefore, this research is important to conduct in order to analyze more deeply the legal vacuum and find the appropriate solution to create the legal certainty as expected. This research aims to explain the philosophy of sharia certification, the importance of sharia certification for notaries in the creation of sharia contracts, and to analyze the legislative issues in realizing sharia certification for notaries. The research method used is the normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. This research uses secondary data obtained from library studies in the form of legislation and literature related to the research problem. The research results show that the philosophy of the importance of sharia certification for notaries functions to protect property (ḥifẓ al-māl) from elements prohibited by sharia. Sharia certification is important for notaries to ensure that the deeds they create comply with sharia principles, thereby guaranteeing their validity and quality. To realize sharia certification for notaries in Aceh, there are still legislative obstacles such as the lack of synchronization between the Notary Position Act and the Sharia Financial Institution Qanun, as well as the absence of an official institution to regulate the certification. For this reason, it is recommended that the local government establish an official and standardized sharia certification system for notaries through cooperation with MPU, DSN-MUI, and higher education institutions. It is recommended that Notaries understand the principles of Sharia in the creation of contracts. It is also recommended that the Regional Government propose a revision to the Notary Public Law to include Sharia certification in legal provisions so that Notaries in Aceh can apply Islamic Sharia principles in every deed they create. Keywords: Sharia Certification, Sharia contract, Qanun LKS